Putra Mahkota Kesultanan Bima Jabat Ketua DPRD

KBRN, Bima : Partai Golkar pada pemilu 2019 lalu di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, keluar sebagai pemenang Pemilu. 9 dari alokasi 45 kursi DPRD Kabupaten Bima, berhasil direbut partai berlambang pohon beringin tersebut. Dengan perolehan kursi Partai Golkar ini, maka secara otomatis pimpinan DPRD Kabupaten Bima, menjadi hak partai tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bima, menujuk Muhammad Putra Feriyandi, sebagai Pimpinan Sementara Legeslatif tersebut. Dengan modal suara yang diperoleh pada Daerah Pemilihan Bima 2, Putra Sulung Bupati Bima yang sudah dinobatkan menjadi Putra Mahkota Kesultanan Bima ini, meraup suara 4.729 suara.

“Atas dasar surat penetapan KPU dan surat keputusan DPD Partai Golkar, kami mengumkan Muhammad Putra Feriyandi, sebagai Ketua Sementara DPRD Kabupaten Bima,” kata Sekretaris DPRD Kabupaten Bima, Ishaka, Rabu (25/9/2019), dalam Sidang paripurna Pengambilan Sumpah Anggota DPRD Kabupaten Bima, pereode 2019-2024.

Selain menatapkan Muhammad Putra Feriyandi, Sekretaris DPRD juga mengumumkan wakil Ketua sementara DPRD Kabupaten Bima, Muhammad Aminurlah. Duta PAN dari Dapil 5 ini, pada pemilu 2019 meraup suara mencapai 2.367 suara. PAN sendiri, memperoleh 6 kursi dan merupakan fraksi utuh.

Sementara itu, dalam sambutan perdanya, Muhammad Putra Feriyandi, berjanji akan membuat lembaga DPRD jauh lebih bermartabat. Ruang dialog dalam masa kepemimpinannya mendatang, akan terus dilakukan. Ini dilakukan untuk meminimalisir aksi demontrasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi.

“Kami akan berusaha menjaga marwah DPRD Kabupaten Bima dan terus menjaga agar aksi-aksi demontrasi yang dikawatirkan berujung pada aksi anarkis, terjadi,” katanya.

Sinergi dengan pemerintah, terutama terkait dengan pembahsan Perda dan pengesahan penganggaran juga menjadi focus utamanya. Banyak PR yang ditinggalkan anggota DPRD sebelumnya, akan segera dituntaskan.

Sementara, dalam sambutannya Bupati Bima, Hj Indah Damayanti yang merupakan ibu kandung Feriyandi, berharap kerja bareng eksekutif dan legislative semakin erat ditingkatkan. Keluarnya Kabupaten Bima dari daerah tertinggal, merupakan upaya dan ikhtiar bersama dua lembaga ini.

“Saat ini, justru yang lebih berat. Bagaimana kita kan terus berupaya mempertahankan agar Kabupaten Bima, tidak lagi jatuh sebagai daerah tertinggal,” katanya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Bima, lanjut Bupati, merupakan cita-cita besar yang wajib dilakukan kedua lembaga ini. Cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Bima, merupakan cita-cita luhur sejak daerah ini berdiri. Untuk itu, ruang komunikasi antara eksekutif dan legeslatif harus terus dirajut, demi masyarakat Dou Labo Dana Mbojo.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00