Legislator: Indonesia Butuh UU Perlindungan Data Pribadi

Foto: Ilustrasi Perlindungan Data Pribadi. (Foto Istimewa)

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi I DPR A. Rizki Sadig mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). 

Hal ini untuk menghindari terjadinya kebocoran data pribadi, yang menguntungkan sebagian pihak.

“Kita perlu mempunyai UU Data Pribadi tersebut, sebagai solusi karena makin banyaknya kebocoran data pribadi, banyak yang terjebak dalam persoalan pinjol, dan masalah lainnya yang cukup kompleks," kata Rizki dalam webinar Ngobrol Bareng Legislator, Kamis (26/5/2022).

Sadiq menekankan, UU Data Pribadi ini minimal harus menjadi payung hukum bagi Indonesia, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat.

"Di samping peliknya permasalahan data pribadi, dalam 2 tahun terakhir, pemerintah terus berupaya membuat dan menghadirkan Undang-Undang Data Pribadi yang bisa menjangkau seluruh komponen," ucapnya.

Ia berpesan, dalam menggunakan media sosial, masyarakat memiliki kesadaran untuk berhati-hati, dan bijak. 

“Jadilah seorang pengguna media sosial yang bijaksana, yang meng-upload konten-konten yang produktif, yang bisa menjaga kehormatan diri sendiri maupun lingkungan terdekat, yang kiranya dalam jangka waktu panjang tidak menjadi masalah," tegasnya.

Sementara, Gianluigi Christoikov, selaku CMO of Majelis Lucu Indonesia mengatakan, perlu kehati-hatian ketika ingin menjual barang teknologi, karena jika tidak hati-hati, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Jika kalian ingin menjual gadget atau barang-barang teknologi, pastikan kalian sudah menghapus semua datanya, pastikan itu sudah di reset. Kegiatan tersebut digunakan untuk meminimalisir kejadian pencurian data," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Ditambahkannya, kemajuan teknologi bergantung pada setiap pribadi, dalam pemakaiannya. Jika seseorang memakai teknologi dengan pintar, akan menjadi keuntungan. Begitupun sebaliknya. 

“Pastikan kalian bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan di media sosial, contohnya jika kalian memposting suatu hal di 2020, pastikan postingan tersebut bisa dipertanggung jawabkan di 2023," tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar