Asosiasi Bupati Pegunungan Papua Sepakat Dukung Pemekaran

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi tentang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Terlihat Hakim Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (kiri) dan Manahan M. P. Sitompul (kanan). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/rwa.

KBRN, Jakarta: Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom mengungkapkan dukungan terhadap pemekaran wilayah Papua terus mengalir. Pasca dukungan yang diungkapkan oleh ketua adat, para walikota dan tokoh KPUD untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan, dukungan terbaru datang dari para bupati di wilayah Pegunungan Tengah Papua. 

"Sebagai warga yang baik, hindari semua pikiran negatif dan sambut hal ini dengan baik pula," kata Befa Yigibalim yang saat ini menjabat sebagai bupati Lanny Jaya, Senin (16/5/2022).

Befa Yigibalom menegaskan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua tidak ada kepentingan segelintir elit. Menurutnya, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua sepatutnya diterima karena ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

"Kita kan semua sudah bilang bahwa kehadiran provinsi ini adalah kemauan politik negara, bukan perjuangan para elite atau orang siapa-siapa, atau tim pemekaran, tidak," demikian dikatakan oleh pria kelahiran 15 Juni 1972 ini. 

Befa Yigibalom menjelaskan wilayah Papua Tengah sangat besar yang terdiri dari 84 ribu km lebih, meliputi Kabupaten Puncak Jaya (14.532 km), Kabupaten Jayawijaya (13.925,31 km), Kabupaten Lanny Jaya (6.585 km), Kabupaten Mamberamo Tengah (1.275 km), Kabupaten Nduga (12.941 km), Kabupaten Tolikara (14.263 km), Kabupaten Yahukimo (17.152 km), dan Kabupaten Yalimo (3.568,52 km).

"Sembilan dari 10 kabupaten ini merupakan cikal bakal dari Provinsi Pegunungan Tengah yang akan dibentuk, berdasarkan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah yang disahkan oleh Baleg DPR, 6 April 2022 lalu," jelasnya.

Ia menilai selama ini wilayah tersebut relatif tertinggal dalam pembangunan dan  pelayanan publik. Seluruh kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah termasuk ke dalam kabupaten dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah dalam beberapa tahun terakhir. 

"Dengan menjadi provinsi baru, Pegunungan Tengah diharapkan lebih efektif dan fokus dalam membangun wilayahnya," jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar