KPK Berharap Penjabat Kepala Daerah Berintegritas Tinggi

Prosesi pelantikan lima Pj Gubernur oleh Mendagri Tito Karnavian pada Kamis 13 Mei 2022/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.jpg

KBRN, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap, penjabat (Pj) kepala daerah yang baru dilantik memiliki integritas tinggi, agar pembangunan daerah berlanjut. 

"Penting untuk memegang teguh integritas," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati saat berbincang dengan Pro 3 RRI, Jumat (13/5/2022). 

Sebab menurutnya, kewenangan besar yang mereka pegang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"APBD terkait dengan sektor belanja, pengadaan barang dan jasa," ungkapnya. 

Pihaknya pun berharap, penjabat kepala daerah selalu mengedepankan prinsip good governance.

"Pengisian jabatan di struktur pemerintahan itu ada potensi kerawanan praktik korupsi disana," katanya.

Ia mengingatkan terkait titik rawan korupsi pada sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak dan retribusi daerah, maupun pendapatan daerah dari pusat.

Kemudian, tambahnya, korupsi di sektor perizinan mulai dari pemberian rekomendasi, hingga penerbitan perizinan dan benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang jabatan, rotasi, mutasi, dan promosi ASN di lingkungan pemerintahan.

Kamis kemarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw, Pj. Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik, Pj. Gubernur Bangka Belitung Ridwan Jamaludin dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

Pelantikan dilakukan karena masa jabatan gubernur ke lima provinsi tersebut telah habis. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar