FOKUS: #PPKM

Kerangkeng Manusia Langkat, Puan Maharani: Usut Tuntas

Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam sebuah acara di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu / Puan Maharani berharap agar temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, diusut tuntas. Ia pun mengecam dugaan adanya dugaan perbudakan manusia di lokasi tersebut. (Foto: Dok. DPR RI)

KBRN, Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar temuan kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif, diusut tuntas. 

Ia pun mengecam adanya dugaan perbudakan manusia di lokasi tersebut.

“Saya mengutuk keras apabila temuan mengenai perbudakan manusia di Langkat benar terjadi. Ini kasus yang serius dan harus segera diusut,” ujar Puan melalui keterangan resmi yang diterima RRI.co.id di Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Kasus mengenai kerangkeng untuk manusia di rumah Bupati Langkat nonaktif berawal dari laporan Migrant Care.

Disampaikan Migrant Care, kerangkeng penjara digunakan untuk menampung pekerja kelapa sawit.

Ada puluhan orang yang disebut berada dalam kerangkeng itu. 

Migrant Care pun mengungkap para pekerja harus bekerja di kebun sawit milik Bupati lebih dari 10 jam setiap harinya.

Mereka dimasukkan ke dalam kerangkeng sehingga tak memiliki akses keluar. 

Selain itu, para pekerja tidak digaji hingga ada yang mengalami penganiayaan. 

Migrant Care telah melaporkan kasus ini ke Komnas HAM karena menilai telah terjadi perbudakan modern si rumah Bupati Langkat Nonaktif.

“Saya minta jangan sampai ada lagi perbudakan di mana pun di Tanah Indonesia ini,” tegas Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu meminta pihak berwajib menyelidiki permasalahan ini dengan seksama. 

Selain itu Puan berharap jajaran Polri di seluruh daerah memantau kondisi di wilayahnya masing-masing untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa.

“Saya minta pihak berwenang, pihak berwajib untuk segera mengusut hal tersebut sehingga tidak terjadi lagi. Saya yakin Polri yang bekerja sama dengan instansi terkait akan tegas melakukan upaya hukum manakala ada tindakan pidana,” tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar