Pembahasan RUU TPKS, Puan: Mekanisme Jangan Terlewat

Ketua DPR RI Dr. ( H.C. ) Puan Maharani. Foto : dpr.go.id / Geraldi / Man

KBRN, Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku tidak ingin Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) punya kecacatan hukum, sehingga dapat didugat (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi.

Untuk itu menurut dia, pembahasan RUU TPKS yang dilakukan oleh DPR RI bersama pemerintah nanti haruslah dilakukan secara hati-hati.

"Jangan ada proses yang terlewat yang akhirnya balik lagi ke nol dan di-judicial review. Itulah yang saya ingin tekankan. Saya tahu semangatnya sudah berapi-api, saya juga. Tapi kita punya mekanisme dan tata tertib. Itu harus kita lakukan," tegasnya, dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (13/1/2022).

Perlu diketahui, RUU yang menjadi inisiatif DPR ini berisikan 12 bab dan 73 pasal. Daftar inventaris masalah (DIM) dalam RUU ini harus disisir betul agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan ini menyerukan agar kaum perempuan yang ikut terlibat memberi masukan dan yang membahas RUU TPKS tidak emosional dan terlalu bersemangat, hingga akhirnya justru merugikan perempuan sendiri.

“Saya sampaikan bahwa membuat UU ada mekanismenya. Tidak bisa kita main terobos. Kalau kita terobos, akhirnya energi kita terkuras dan menghasilkan UU yang cacat hukum. UU yang kita hasilkan nanti harus bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Inti RUU ini, lanjut legislator dapil Jawa Tengah V tersebut, berisikan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan dari segala bentuk kekerasan seksual. Ia mengingatkan bahwa RUU ini sangat beririsan dengan hukum, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan kaum perempuan sendiri.

Semangat yang disampaikan para aktivis perempuan di DPR ini, harus dipadukan sehingga menjadi kekuatan. Dan UU ini kelak tidak saja melindungi generasi yang ada sekarang, tapi juga sampai cucu dan cicit.

Namun di satu sisi menurut dia, RUU TPKS penting untuk segera diundangkan agar dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perlindungannya korban kekerasan seksual. Sebab RUU tersebut tidak hanya melindungi perempuan dan anak-anak, tapi juga melindungi semua anak bangsa.

"Akhirnya, semua ini membuka mata kita bahwa harus ada payung hukum yang bisa menjaga, mengayomi, dan membuat rasa aman tidak saja perempuan tapi juga bangsa Indonesia. Artinya negara hadir,” tegas Puan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual, utamanya terhadap perempuan harus menjadi perhatian bersama.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM beserta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR, agar ada langkah percepatan pengesahan Undang-Undang. 

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Gugus Tugas terkait untuk segera menyiapkan draf masalah yang dirumuskan DPR. 

"Sehingga proses pembahasan bersama nanti bisa lebih cepat, masuk ke pokok substansi untuk memberi kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual," demikian Jokowi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar