RUU TPKS, Puan: Negara Hadir

Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/HO- Humas DPR RI/pri

KBRN, Jakarta: Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) tidak hanya melindungi perempuan dan anak-anak, tapi juga melindungi semua anak bangsa.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, untuk itu RUU TPKS  harus dibahas secara hati-hati dan cermat, agar menjadi payung hukum yang mampu melindungi anak bangsa dari kekerasan seksual.

"Akhirnya, semua ini membuka mata kita bahwa harus ada payung hukum yang bisa menjaga, mengayomi, dan membuat rasa aman tidak saja perempuan tapi juga bangsa Indonesia. Artinya negara hadir,” tegas Puan dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (13/1/2022).

Perlu diketahui, RUU yang menjadi inisiatif DPR ini berisikan 12 bab dan 73 pasal. Daftar inventaris masalah (DIM) dalam RUU ini harus disisir betul agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan ini menyerukan agar kaum perempuan yang ikut terlibat memberi masukan dan yang membahas RUU TPKS tidak emosional dan terlalu bersemangat, hingga akhirnya justru merugikan perempuan sendiri.

“Saya sampaikan bahwa membuat UU ada mekanismenya. Tidak bisa kita main terobos. Kalau kita terobos, akhirnya energi kita terkuras dan menghasilkan UU yang cacat hukum. UU yang kita hasilkan nanti harus bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

"Jangan ada proses yang terlewat yang akhirnya balik lagi ke nol dan di-judicial review review. Itulah yang saya ingin tekankan. Saya tahu semangatnya sudah berapi-api, saya juga. Tapi kita punya mekanisme dan tata tertib. Itu harus kita lakukan," lanjut Puan.

Inti RUU ini, lanjut legislator dapil Jawa Tengah V tersebut, berisikan perlindungan, pemulihan, dan pencegahan dari segala bentuk kekerasan seksual. Ia mengingatkan bahwa RUU ini sangat beririsan dengan hukum, budaya, adat istiadat, dan kebiasaan kaum perempuan sendiri.

Semangat yang disampaikan para aktivis perempuan di DPR ini, harus dipadukan sehingga menjadi kekuatan. Dan UU ini kelak tidak saja melindungi generasi yang ada sekarang, tapi juga sampai cucu dan cicit.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa perlindungan terhadap korban tindak kekerasan seksual, utamanya terhadap perempuan harus menjadi perhatian bersama.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM beserta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR, agar ada langkah percepatan pengesahan Undang-Undang. 

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada Gugus Tugas terkait untuk segera menyiapkan draf masalah yang disiapkan DPR. 

"Sehingga proses pembahasan bersama nanti bisa lebih cepat, masuk ke pokok substansi untuk memberi kepastian hukum serta menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual," demikian Jokowi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar