Isu Pilkada Dimajukan, Ini Kata Legislator PDIP

Ilustrasi Pemilu ( ANTARA / Ridwan Triatmodjo )

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menanggapi isu tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dimajukan dari Bulan November ke September 2024.

Menurut dia, jika pencoblosan Pilkada serentak benar-benar dimajukan, maka Presiden perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

"Usulan memajukan Pilkada ke September itu mau tidak mau harus menerbitkan Perppu, karena ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 tegas menyatakan; pemilihan gubernur, bupati, wali kota, serentak secara nasional pada 2024 dilaksanakan bulan November 2024," katanya kepada wartawan, Kamis (9/12/2021).

Dijelaskan legislator PDI Perjuangan ini, berdasarkan konstitusi, Perppu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden yang syarat subjektifnya adalah kegentingan yang memaksa.

"Di tengah kesepakatan seluruh partai politik dengan pemerintah terkait revisi UU Pemilu, baik UU 10/2016 maupun UU 7/2017 untuk tidak kita revisi, maka untuk menghasilkan Pemilu serentak yang lebih baik, ada kekosongan hukum, konflik norma, dan berbagai macam problematika hukum lainnya, maka jalan satu-satunya adalah penerbitan Perppu oleh Presiden," jelas Rifqi.

Lebih lanjut Rifqi menegaskan, pandangan tentang Presiden perlu menerbitkan Perppu bukanlah pandangan fraksi banteng di parlemen, melainkan pandangan dirinya secara  pribadi dan teman-temannya di Fraksi PDIP.

"Pandangan mayor kami di Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR RI seperti itu karena memang ada beberapa hal yang harus kita benahi dari sisi Peraturan untuk menyempurnakan kepemiluan kita pada 2024," demikian Rifqi.

Seperti diketahui, jadwal Pilkada serentak 2024 diatur dalam UU Pilkada 2016 yakni digelar pada November.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, pemerintah dan Komisi II telah bersepakat untuk menetapkan tanggal pencoblosan Pemilu pada 15 Februari 2024.

Dikatakannya juga, pemerintah dan Komisi II telah bersepakat tentang jadwal Pilkada 2024 dimajukan dari sebelumnya November menjadi September.

"Sudah katanya pemerintah sudah bersepakat dengan Komisi II. Yang saya dengar tapi ya nanti di-crosscheck dengan Komisi II. itu sepakat di bulan Februari 2024, 15 Februari," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu pekan ini.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar