PPP Mengusulkan Penyimpangan Seksual Diatur RUU TPKS

Suasana Rapat Baleg / Bunaiya / RRI

KBRN, Jakarta: Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan agar semua bentuk kejahatan seksual, termasuk hubungan seks di luar nikah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PPP Syamsurizal mengatakan, untuk itu, fraksinya mengusulkan agar kata "kekerasan" dalam BAB I RUU TPKS mengenai Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 2 tentang defenisi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dihapus.

"Dengan menghapus kata 'kekerasan', sehingga istilahnya menjadi Tindak Pidana Seksual, adalah merupakan pertimbangan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia. Karena segala bentuk kejahatan seksual secara tegas dilarang oleh agama apapun, termasuk di dalamnya larangan hubungan seksual di luar perkawinan dan penyimpangan seksual atau seks sesama jenis," jelasnya dalam pandangan minifraksi, Rapat Pleno Baleg, Senayan, Jakarta, Rabu (8/12/2021).

Fraksi PPP juga mengusulkan agar frase "secara paksa" pada angka 2 dihapus, agar tidak ditafsirkan bahwa jika dilakukan secara tidak dengan paksaan, maka hal tersebut bukan suatu tindak pidana.

Bukan hanya itu, lanjut Syamsurizal, Fraksi PPP juga mengusulkan agar judul RUU TPKS diubah menjadi Tindak Pidana Seksual.

Alasannya, tambah dia, RUU Tindak Pidana Seksual dapat mengatur tentang pelanggaran seksual yang memiliki unsur kekerasan atau tanpa kekerasan, termasuk penyimpangan seksual.

Selanjutnya menurut dia, perubahan RUU TPKS menjadi RUU TPS dapat diselaraskan dengan judul Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai yurisprudensi yang di dalamnya juga mengatur terkait pencegahan, peran serta masyarakat, serta ruang lingkup yang masuk kepada bentuk dan jenis Tindak Pidana Korupsi.

Fraksi PPP, tambah dia, juga mengusulkan terkait Konsideran Mengingat, agar memasukkan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 karena perbuatan seksual merupakan hak yang melekat pada diri manusia yaitu memilki nafsu syahwat.

"Karena itu disebutkan bahwa dalam hal menjalankan hak dan kebebesan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, maka mesti sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," tukasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar