Catatan RUU HKPD

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati menegaskan bahwa Fraksi PKS menolak hasil pembahasan RUU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dalam Konferensi Pers Fraksi PKS yang diadakan pada Rabu (24/11/2021) di Senayan, Jakarta.

“Yang pertama, kami menyoroti bahwa RUU HKPD ini belum memenuhi amanat UUD 1945 terutama dalam Pasal 18A Ayat 2 dimana hadirnya RUU ini seharusnya bertujuan untuk mengatur keuangan pusat dan daerah secara adil dan sesuai dengan undang-undang demi kesejahteraan masyarakat," kata Anggota Panja tersebut.

Dalam konferensi tersebut  Anis menyebutkan ada sebelas masukan dan catatan penolakan Fraksi PKS sebagai satu-satunya partai yang menolak RUU HKPD yang juga sebagai pertanggungjawaban publik. Sebelas poin tersebut merupakan ringkasan dari 16 poin yang pada hari Selasa (23/11/2021) telah dipaparkan dalam rapat bersama Kementrian Keuangan, Kementarian Perdagangan Dalam Negeri, Kementrian Hukum dan HAM serta DPD.

“Yang paling penting dan mendasar adalah kami RUU ini justru memperkuat arah re-sentralisasi. Padahal RUU HKPD sejatinya adalah desentralisasi fiskal sesuai dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kekuasaan untuk mengatur dan membangun daerahnya sendiri. Desentralisasi ini yang mewadahi inovasi dan potensi daerahnya," ungkapnya.

RUU HKPD memang sudah cukup lama dibahas di DPR, Anis menyampaikan bahwa dari 104 perubahan, hanya 14 poin saran Fraksi PKS yang diakomodir. Salah satu yang tidak diakomodir adalah pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua bagi rakyat. Masukan ini dinilai sebagai salah satu yang krusial karena kendaraan beroda dua banyak digunakan untuk mata pencaharian masyarakat.

"Keinginan pemerintah pusat ini tidak sesuai dengan kebutuhan. Dalam kunjungan kerja, Komisi XI sudah mendengar keberatan-keberatan dari Pemda, namun RUU ini posisinya sudah masuk ke Timus dan Timsin. RUU ini sangat memberatkan mereka, terutama dalam pembatasan fiskal," jelasnya.

Padahal, BPK merilis laporan yang menunjukkan bahwa 80,7% daerah belum termasuk dalam kategori mandiri. Anis juga menekankan bahwa RUU ini membuka keran peminjaman daerah yang berpotensi meningkatkan beban negara secara keseluruhan, padahal utang negara sudah meningkat selama pandemic Covid-19.

“PKS sudah mengkaji secara mendalam terkait utang tersebut. negara saat ini sudah terlilit utang yang tidak sedikit, maka menjadi pertanyaan apakah negara mampu mengelola utang negara ini. Mampukah negara mewadahi 400an daerah yang meminta utang. Seharusnya dalam pengelolaan fiskal pusat cukup mengawasi saja," tuturnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00