Jelang Muktamar NU, Mahasiswa Layangkan Banyak Tudingan

Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) kembali menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Selasa (23/11/2021). Dalam aksinya, mereka  menuntut agar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak melakukan intervensi menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang akan diselenggarakan di Lampung. (Yorike Fitri/RRI)

KBRN, Jakarta: Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU) kembali menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Selasa (23/11/2021).

Dalam aksinya, mereka  menuntut agar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak melakukan intervensi menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 yang akan diselenggarakan di Lampung.

Mahasiswa juga menuding adanya penyalahgunaan anggaran yang dilakukan menjelang Muhtamar NU ke-34 untuk pemenangan kakak kandungnya yang sebagai calon ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf, dengan bukti-bukti yang ada menunggangi program moderasi beragama.

Mereka menduga ada upaya melakukan sabotase dalam Muktamar NU tersebut.

Mahasiswa juga meminta kepada beberapa oknum agar tidak memecahbelah NU dengan statement keberlangsungan acara Mukhtamar NU padahal bukan panitia atau pengurus PBNU.

“Bukti bahwa Kementerian Agama  dengan berbagai macam hal yang telah dilakukan, seperti membooking tujuh hotel di lampung mengatasnamakan Kemenag, melakukan agenda terselubung  atas nama kegiatan Dialog kerukunan internal umat beragama di hotel Aria Barito,” tuding Koordinator Aksi IMANU, Rosi di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (23/11/2021).

Dirinya juga mengklaim, hal ini sudah menjadi bukti kuat sebagai dasar untuk reshuffle.

Selain itu, Kemenag dituduh telah melakukan Intervensi Struktural kepada Rektor maupun Kanwil untuk membantu pemenangan calon.

Dan selama pandemi, kementerian agama juga dituding banyak sekali menjalankan program yang terindikasi korupsi dan tidak diselesaikan.

"Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa ASN di tingkat instansi pemerintah manapun harus bersikap netral, bahwa ASN harus bersikap netral dalam berpolitik. Setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, serta tidak boleh ikut berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara," ujarnya. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00