Gejolak AD/ART Demokrat, Dinilai Ada Kepanikan

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara dalam dialog bersama influencer dan media (ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)

KBRN, Jakarta: Empat mantan kader Partai Demokrat telah mengajukan Judicial Review (JR) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Terkait hal itu, Politisi Partai Demokrat Benny K Harman kemudian menyebut pengacara empat kader Demokrat, Prof Yusfil Ihza Mahendra, memiliki cara berpikir Adolf Hitler dalam mengajukan permohonan uji materi AD/ART PD.

“Serangan-serangan terhadap Prof Yusril adalah gambaran bahwa kubu AHY sedang panik membabi buta,” kata Juru Bicara (Jubir) Gardem 98, Arief “Gepeng” Mirdjaja kepada media di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Selasa (12/10/2021).

Arief menambahkan penilaiannya, bahwa lontaran Benny dapat dimaknai sebagai tindakan kalap dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sebab, gugatan Judicial Review adalah sebuah terobosan hukum yang merupakan bagian dari marwah reformasi, karena itu akan menjadi yurisprudensi dan sejarah demokrasi bagi bangsa ini. 

Partai Politik sebagai lembaga publik tidak bisa dijalankan lewat prinsip-prinsip yang menyalahi demokrasi, dan ketentuan-ketentuan substansial partai tidak bisa dibuat sekehendak hati. 

“Jangan sampai ada kepemilikan dalam parpol,” katanya.

Sementara itu, Kubu Partai Demokrat menilai, JR AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) merupakan hal yang tak lazim karena AD/ART bukanlah peraturan perundang-undangan. 

Lantaran berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, hanya peraturan perundang-undangan yang dapat diuji materiil di MA. 

"Hal yang penting kami sampaikan, permohonan tersebut tidak lazim karena menjadikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan," kata Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (11/10/2021). 

Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bahwa yang disebut peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

AD/ART Partai Demokrat ditegaskan bukan peraturan perundangan-undangan, karena AD/ART Partai Demokrat hanya mengikat bagi anggota partai, tidak kepada masyarakat umum.

Selanjutnya, AD/ART Partai Demokrat juga tidak dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga atau pejabat negara, melainkan oleh pendiri partai dan dapat diubah melalui kongres.

Mahkamah Agung (MA) masih memproses penunjukkan majelis hakim agung yang akan menangani perkara JR AD/ART Partai Demokrat.

Permohonan Partai Demokrat untuk menjadi termohon intervensi atau pihak terkait selanjutnya akan segera disampaikan kepada pimpinan MA. 

"Status perkara judicial review itu kita sudah terima tanggal 14 September 2021 dan status saat ini sedang dalam proses penunjukan majelis hakim agung," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Sobandi.

MA menjamin akan bersikap independen dalam menangani perkara tersebut meski dikunjungi oleh sejumlah elite Partai Demokrat.

Kedatangan elite Demokrat, menurut Sobandi, hanyalah bertemu dengan panitera dan Biro Hukum MA.

Sedangkan penanganan perkara sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim agung. 

"Mereka tidak bermaksud untuk campur tangan atau mengganggu intervensi kita karena menyampaikan kepada kepaniteraan saja termasuk ke Biro Hukum, itu saja. Tidak ada mengganggu independensi daripada majelis hakim," ujar dia. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00