Polemik Isu Perpanjangan Jabatan Presiden di PPHN

KBRN, Jakarta: MPR RI menggelar Forum Group Discussion dengan tema "Urgensi Pokok Pokok Haluan Negara" yang mencuat isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode. Wakil Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menegaskan tidak ada pihak yang bermain politik praktis dalam PPHN, untuk memasukkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Yang penting kita bisa meyakinkan, tidak ada agenda lain, kecuali hanya untuk PPHN, tidak ada upaya upaya penumpang gelap yang memanfaatkan ini untuk yang sifatnya politik praktis, jaminannya saya," ungkap Bambang Soesatyo di Gedung Nusantara III, pada Senin (11/10/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar IPB University, Didin Damanhuri menyebut wajar masyarakat memiliki kecurigaan agenda PPHN dimasuki isu perpanjangan jabatan Presiden. Menurut isu tersebut sudah dibantah oleh Presiden dan para petinggi partai politik.

"Wajar kalau ada kecurigaan seperti itu, karena kenceng sekali isu itu, tetapi menurut saya disamping sudah dibantah berulang ulang oleh beliau Presiden, disamping beberapa partai lain juga mengatakan tidak akan ke arah sana, tapi konsensus PPHN sudah dari era sebelum Pak Bambang," kata Didi Damanhuri.

Seorang warga Depok, Nur menuturkan opininya yang tidak setuju jabatan Presiden diperpanjang karena kemunduran demokrasi.

"Saya kurang setuju, Pak Jokowi diperpanjang menjadi 3 periode menjadi Presiden, karena tidak ada demokrasi, saya sudah merasakan kepemimpinan selasma 2 periode," papar Nur.

Setiawan, warga Jakarta menyatakan setuju jabatan Presiden diperpanjang, karena hasil kerja nyata terutama pada infrastruktur.

"Setuju, karena banyak proyek infrastruktur yang masih harus berlanjut lagi, banyak kebijakan setrategis lainnya yang bagus dilanjutkan lagi di periode ketiga," sebutnya.

Agenda FDG terkait Pokok Pokok Haluan Negara setiap bulannya dibahas oleh MPR RI untuk mendapat masukan hal yang penting guna dimasukkan dalam PPHN.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00