Perempuan Eksis Kepemiluan Masih Jadi Tantangan

KBRN, Jakarta: Akademisi Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani mengatakan, minimnya keterwakilan perempuan dalam posisi penyelenggara pemilu tak lepas dari tantangan.

"Nah, bagaimana situasinya di penyelenggara pemilu? Sebenarnya juga situasinya tidak jauh berbeda. Bahkan barang kali lebih berat lagi," tutur Sri Budi Eko Wardani dalam diskusi bertajuk "Peluang dan tantangan keterwakilan perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI menuju Pemilu 2024 secara daring, Minggu (10/10/2021).

Salah satunya, kata Sri, tidak adanya afirmatif atau penguatan tentang kewajiban jumlah keterwakilan perempuan di posisi tersebut, baik dari sisi pencalonan maupun keterpilihannya.

Sekalipun ada, sifatnya hanya sekedar imbauan.

"Kalau dari partai politik, tadi legislatif itu kan ada pencalonannya sudah ada kuotanya. Jadi sudah ada kewajiban partai politik mencalonkan 30%. Sementara kalau penyelenggara pemilu itu dari pencalonannya tidak ada afirmatifnya. Artinya sejak proses seleksi sebetulnya yang ada adalah kompetisi bebas, seleksi bebas. Tetapi yang hilirnya, di keterpilihannya baru ada afirmatif yang sifatnya sebetulnya tidak mandatori, tidak wajib, tapi himbauan," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta sekaligus Dewan Pakar Mipi, Nurliah Nurdin mengatakan keterwakilan perempuan di posisi publik menjadi penting. Hal itu mengingat sudah adanya ratifikasi HAM tentang kesetaraan akses dan kesempatan antara perempuan juga laki-laki.

"Bicara tentang mengapa harus ada perempuan, kita sudah mertifikasi ham misalnya salah satunya menyebutkan perempuan dan laki-laki pasti sama, mempunya hak yang sama, mempunyai peluang yang sama. Sehingga dalam penyelenggaraan pemilu atau dalam posisi publik harus dibuka selebar-lebarnya bagi perempuan," ungkap Nurliah.

Selain itu, Nurliah juga menyinggung istilah numbers count yang berarti jumlah menentukan. Artinya kata dia ketika jumlah keterwakilan perempuan sedikit maka isu-isu yang terkait kepentingan perempuan akan sulit disuarakan.

"Nah kalau bicara tentang perwakilan demokrasi dalam kalau kita mengenal demokrasi itu ada istilah "numbers count", berarti jumlah menentukan. Jadi kalau jumlah perempuan memang kurang dalam pengambilan kebijakan maka isu-isu yang terkait dengan kepentingan perempuan tentu agak sulit untuk disuarakan oleh Counterpartnya laki-laki," terangnya.  

Sebelumnya, Pemerintah akan mulai membentuk tim seleksi calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2022-2027. Mengingat masa jabatan Anggota KPU RI dan Bawaslu RI periode 2017-2022 akan segera berakhir, pada April 2022.  

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, sesuai aturan pembentukan tim seleksi sudah dapat dilakukan, pada pertengahan Oktober 2021 mendatang.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00