Ini Faktor Serangan KKB di Papua

Sekjen Pandawa Nusantara, Faisal Anwar, saat menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertajuk ‘Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya?’ yang digelar Jakarta Journalist Center, Kamis (23/9/2021).jpeg

KBRN, Jakarta: Sekretaris Jenderal Pandawa Nusantara, Faisal Anwar mengungkapkan, bahwa salah satu faktor serangan-serangan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah sejarah kelam penerapan operasi militer pada zaman Orde Baru (Orba).

Hal itu disampaikan Faisal saat menanggapi aksi kekejaman KKB yang tega membunuh tenaga kesehatan dan Prajurit TNI yang sedang bertugas di Papua.

“Itu menjadi stigma yang cukup negatif bagi warga sipil di Papua dan ini masih tetap membekas di sana. Rata-rata yang menjadi pelaku orang-orang yang menjadi kelompok bersenjata itu adalah anak-anak pihak dari orang yang pernah kena operasi militer pada zaman Orde Baru yang lalu,” ungkapnya dalam diskusi publik virtual bertema ‘Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Politik’ yang digelar Jakarta Journalist Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/9/2021).

Jika dilihat secara global, Faisal menilai, selain sejarah kelam Orba, ada beberapa akar masalah lain yang menjadi pemicu serangan KKB. Yaitu, faktor diskriminasi ras dan keamanan yang sampai saat ini masih naik turun, tidak stabil dan bahkan cenderung sangat fluktuatif.

“Terus juga kesenjangan-kesenjangan kemiskinan dan aksesibilitas di Papua yang sampai saat ini, mungkin kalau hasil dari penerapan Undang-Undang Otsus yang 20 tahun yang kemarin sudah mulai ada peningkatan, tapi secara global tentunya di Papua masih terus untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Kemudian, Faisal mengatakan, juga terkait rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua. Suka tidak suka, menurut Faisal, Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua memang sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan seperti provinsi-provinsi lainnya.

“Yang selanjutnya adalah rendahnya modal sosial sebagai perekat ya, ini karena tentu disana begitu kompleksnya budaya, adat dan sebagainya. Ini yang harus dicarikan formulasinya, sehingga dapat memperkuat atau sebagai modal sosialnya,” katanya.

Yang terakhir, Faisal mengungkapkan, tentunya adalah terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan environmental security.

“Ini persoalan lingkungan yang kerap sampai saat ini, tapi betul memang belum ada secara secara komprehensif, penyelesaian kasus-kasus hak bahkan pembunuhan di luar hukum yang dapat diselesaikan di meja persidangan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Faisal menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Papua.

“Mungkin pada saat ini pendekatan Negara untuk Papua, terhadap isu-isu di Papua, dengan tentunya pendekatan penanganan mengedepankan kesejahteraan,” ujarnya.

Tentu saja, Faisal mengatakan, pendekatan kesejahteraan itu harus dimulai dengan pendekatan dialogis.

“Sehingga apa?, orang-orang yang memang mempunyai pandangan yang berbeda terhadap Jakarta, itu bisa terus tereliminir dan terbentuknya sebuah asimilasi persepsi yang sama, tentang bagaimana membangun Papua dalam balutan NKRI,” katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00