Pemerintah Tidak Tinggal Diam Terkait Permasalahan Papua

Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha, saat menjadi narasumber dalam diskusi publik virtual Jakarta Journalist Center bertema ‘Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya?’, Kamis (23/9/2021)..jpeg

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha mengungkapkan, bahwa selama ini pemerintah tidak tinggal diam dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di Papua.

Hal itu disampaikan oleh Syaifullah saat menanggapi aksi kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang telah membunuh tenaga kesehatan dan prajurit TNI yang sedang bertugas di Papua.

“Berbagai kebijakan telah dilakukan, mulai dari pendekatan budaya, ekonomi, hingga pendekatan politik,” ungkapnya dalam diskusi publik virtual bertema ‘Kejahatan KKB Papua, Pendekatan Ekonomi atau Budaya?’ yang digelar oleh Jakarta Journalist Center, Jakarta Selatan, Kamis (23/9/2021).

Di sektor ekonomi misalnya, Tamliha menyebutkan, bahwa pemerintah sudah menjalankan pembangunan infrastruktur berupa jalan Trans-Papua sepanjang 345 km demi pemerataan ekonomi.

Belum lagi, lanjut Tamliha, soal pendekatan ekonomi politik melalui Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang kini sedang direvisi.

"Itu semua sebagai bagian dari evaluasi pemerintah. Kenapa rakyat Papua masih tertinggal di dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Itu yang menjadi evaluasinya," ujarnya.

Soal Otsus Papua, Tamliha memang mengakui, bahwa sejauh ini pelaksanaannya belum efektif. Oleh karena itu, dalam revisi UU Otsus Papua, diputuskan bahwa dana Otsus kini tidak hanya disalurkan kepada pemerintah provinsi, melainkan juga kepada pemerintah daerah/Kabupaten melalui pengawasan Kementerian Keuangan.

Yang kini jadi persoalan, Tamliha mengatakan, ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa eskalasi konflik di Papua selalu meningkat jika menjelang Desember setiap tahunnya.

"Ini karena mungkin ada sidang umum PBB, di mana pihak-pihak tertentu seolah-olah menempatkan Pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat. Padahal itu berbeda di lapangan," katanya.

Di samping itu, Tamliha menyampaikan, bahwa pemerintah dan DPR RI sepakat menyebut kelompok separatis Papua yakni KKB yang tanpa ampun melakukan kekerasan hingga pembunuhan disebut sebagai bagian dari terorisme.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00