DKPP Akui Kesulitan Sidang KEPP Digelar Virtual

Ketua DKPP RI, Muhammad (tengah), saat acara Syukuran HUT ke-9 DKPP di Gedung DKPP RI, Jakarta, Senin (14/6/2021).(Deni Muhtarudin).jpeg

KBRN, Jakarta: Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad mengakui bahwa pihaknya mengalami kesulitan dalam memeriksa perkara jika sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) digelar secara virtual.

Menurut Muhammad, pihaknya masih berharap kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar membantu DKPP kembali bersidang secara langsung, khususnya di daerah.

“Izinkan saya curhat ke Sekjen (Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori), secara psikologis saya belajar kalau menilai perilaku etik tidak langsung pandang gerakan mata, intonasi suara penyelenggara, itu berbeda daya keyakinan hakim dalam sidang,” ungkapnya saat memberi sambutan dalam kegiatan Syukuran HUT ke-9 DKPP yang diadakan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Berdasarkan pengalaman sidang virtual selama ini, lanjut Muhammad, majelis hakim juga kurang dapat mengetahui ucapan yang diucapkan para pihak bernilai kebenaran atau terindikasi mengandung kebohongan.

Belum lagi, menurut Muhammad, jika terdapat gangguan internet dari para pihak.

“Kami berharap dapat melihat secara langsung para pihak di tempat,” ujarnya.

Untuk diketahui, DKPP mulai mengadakan sidang secara virtual setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) 016/SK/K.DKPP/SET.03/V/2020 tentang tata cara pelaksanaan sidang pemeriksaan DKPP secara virtual pada masa darurat penanganan Pandemi COVID-19 yang diteken oleh Ketua DKPP Muhammad pada 6 Mei 2020.

Terhitung sejak 23 Maret 2020 hingga 7 Juni 2021, DKPP telah menerima sebanyak 398 pengaduan melalui email bag.pengaduan@dkpp.go.id.

Sementara itu, sejak Januari 2021, DKPP telah menggelar 86 sidang pemeriksaan virtual.

DKPP sejak tahun lalu telah menggelar sidang dugaan pelanggaran etik secara virtual demi mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Namun, ada beberapa kendala teknis yang menghambat proses sidang jika kegiatan itu berjalan secara virtual.

Oleh karena itu, Muhammad berharap sidang dugaan pelanggaran etik pemilu dapat kembali digelar secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan demi mengurangi risiko penyebaran COVID-19.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00