Pansus Catat Pro Kontra Otsus Papua

Wakil Ketua tim Pansus RUU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas bersama anggota pansus lainnya usai menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan elemen masyarakat,Senin (4/5/2021) di Jayapura.(Foto/rri.co.id/Charlie.Reinhard)

KBRN, Jayapura: Pro dan kontra revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi catatan penting bagi tim Panitia Khusus (Pansus) RUU Otsus DPR RI.

Hal itu ditekankan oleh Wakil Ketua tim Pansus RUU Otsus Papua Yan Permenas Mandenas di sela-sela pertemuan bersama sejumlah tokoh adat, agama, pendidikan, masyarakat,mahasiswa dan unsur Forkopinda belum lama ini.

Pertemuan ini menghasilkan dukungan maupun penolakan terhadap revisi undang-undang Otsus yang telah 20 tahun berjalan.

Perbedaan pendapat menurutnya wajar terjadi karena dinamika masyarakat Papua terhadap pelaksanaan Otsus selama 20 tahun juga berbeda.

Namun dia memastikan bahwa hasil pertemuan dengan  pemerintah daerah dan elemen masyarakat menjadi bahan yang sangat penting.

"Sesi pertama dan kedua memiliki jawaban yang berbeda. Inilah dinamika yang terjadi di Papua," ujarnya.

Perbedaan pendapat soal kelanjutan Otsus Papua antaral lain pihak kepala daerah para Bupati/ Walikota sepakat untuk melanjutkan Otsus dengan berbagai catatan seperti pembentukan Daeran Otonomi Baru (DOB), Lembaga pengawas Otsus yang independen, evaluasi penggunaan dana Otsus sebelumnya, serta sistem pencairan dana yang langsung ke pemerintah Kabupaten/Kota di Papua.

Sementara sebagian kelompok mahasiswa menolak kelanjutan Otsus Papua karena menurut mereka Otsus tidak menyelesaikan masalah, bahkan masyarakat Papua selama 20 tahun pelaksanaan Otsus tidak mengalami kesejahteraan.

"Perbedaan pendapat ini menunjukkan mereka butuh wadah dari pemerintah pusat untuk berdialog dan terlibat dalam pelaksanaan Otsus Papua," lanjut Mandenas.

Politisi Partai Gerindra ini juga mengatakan pikiran dan aspirasi dari semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam pertemuan itu menjadi catatan penting. Peningkatan kesejahteraan di Papua wajib diutamakan seiring dengan semangat pembangunan wilayah timur yang tengah digenjot pemerintah saat ini.

"Kesimpulan pertemuan ini akan kami sampaikan dalam rapat bersama Pemerintah pusat melalui menteri terkait  sehingga pemerintah pusat kondisi sebenarnya yang terjadi di Papua," tambahnya.

Perlu diketahui, hari ini Mandenas bersama anggota lainnya, Marten Douw, Willem Wandik, Trimena Tinal, Sulaeman Hamzah, Lodwijk Paulus, Masinton Pasaribu, Junaidi Auly, dan Darmadi Durianto akan menggelar pertemuan lanjutan di Kabupaten Mimika-Timika Papua. (Buy)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00