Keppres Pengangkatan Sekda Papua, Ditolak Masyarakat

KBRN, Papua: Aktivis perempuan Papua, Lidya Maria Mokay mengaku heran dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 159 tahun 2020 yang mengangkat Dance Yulian Flassy, sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Provinsi Papua / atau Sekretaris Daerah Provinsi Papua, karena dikeluarkan tanpa mengikuti hasil tahapan tes dan seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi.

Dalam hasil seleksi, Dance Yulian Flassy, menempati posisi terakhir dari 3 peserta calon Sekda, atau di bawah posisi Doren Wakerkwa, SH, dan Drs. Wasuok Demianus Siep, yang menempati urutan nilai tertinggi 1 dan 2.

“Seharusnya yang menjadi Sekda adalah Pak Doren Wakerkwa, karena mendapat nilai tertinggi dalam setiap tahapan seleksi. Tapi mengingat pada keputusan tersebut, Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogratif, untuk menunjuk dan melantik seorang pejabat pemerintahan,” ujarnya ketika ditemui di Jakarta Jumat, (4/12/2020).

Ia menyayangkan munculnya Keppres tersebut, karena seluruh proses pemilihan dilakukan secara transparan dan nilai yang diraih para calon di setiap tahapan seleksi pun diketahui publik. Wanita yang pernah menjadi Ketua KPU Kabupaten Jayapura ini juga mengkritik hadirnya Keppres, karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi, dan berpotensi menimbulkan ketidak-percayaan publik.

“Hak (prerogratif) presiden itu, diambil dengan mengeluarkan keppres, tapi tidak mencantumkan nama orang yang sesuai keputusan tim seleksi, yakni Doren Wakerkwa, SH. Malah di Keppres, presiden memilih peserta dengan nilai terendah, sehingga seakan-akan presiden menunjukkan kepada publik, dirinya berhak memberikan keputusan, tanpa mengacu pada hasil seleksi.” kata Lidya.

Penolakan juga datang dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Menurut Lidya Maria Mokay, sekitar dua minggu Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mengirimkan surat kepada Presiden, yang isinya antara lain meminta agar presiden mengubah isi perpres, dengan mencantumkan beberapa masukan dan bukti, sebagai pertimbangan Presiden.

Saat ini menurut Lidya, masyarakat Papua masih menunggu respon Presiden, karena kehadiran Sekretaris Daerah di Papua sangat penting, terutama dalam kondisi 11 Kabupaten di Papua, yang tahun ini akan melangsungkan Pilkada. Lebih jauh Lidya berharap Presiden dapat merespon suara-suara masyarakat, sehingga situasi kondusif di Papua dapat terus terjaga.

“Beberapa bupati dan masyarakat berharap Sekda dapat dijabat oleh Doren Wakerkwa. Sehingga ketika nantinya nama lain yang dilantik, tentu mereka akan merasa kecewa. Saya berharap presiden dapat lebih arif dan bijak dalam melihat situasi di Papua.” ucap Lidya.

Ia juga meminta presiden sebagai pemimpin negara memberikan contoh pengambilan keputusan yang baik, yakni berdasarkan proses-proses yang sudah dilalui, dan berharap kejadian ini hanya terjadi di Papua saja, namun tidak terulang di wilayah lain Negara Kesatuan Republik Indonesia

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00