FOKUS: #PILKADA 2020

Pelaku Money Politik, Dikenakan Pidana Penjara

KBRN,Jember: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember menyatakan aturan baru yang diberlakukan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yakni terkait penjatuhan sangsi tegas pidana penjara terhadap Praktek Politik uang (Money Politik). 

Berbeda dengan aturan Pemilu sebelumnya, terhadap temuan pelanggaran politik uang pada pelaksanaan pilkada 2020, pidana pejaran tidak hanya dijatuhkan bagi pemberi namun juga bagi penerima sesuai aturan yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 187A ayat 1 dan 2.

Haltersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Devisi Penindakan, Dwi Endah Prasetyowati dikonfirmasi RRI terkait kerawanan terjadinya praktek politik uang pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kabupaten Jember.

MenurutEndah, sesuai aturan yang tertuang dalam UU Pilkada tersebut maka sangsi yang dapat dijatuhkan terhdap praktek politik uang yakni pidana penjara dan denda. Tak hanya itu saja, implikasi hukum bagi Pasangan Calon (Paslon) yang terbukti dan memenuhi unsur telah melakukan praktek politik uang, maka sesuai aturan juga dikenakan sangsi berat yakni diskualifikasi dari kepesertaan Pilkada 2020.

“pada pasal 187A ayat (1) diatur setiap orang yang sengaja memberi uang atau materi sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih maka orang tersebut dipidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 200 juta hingga maksimal 1 Miliar,hal itu juga berlaku sama bagi penerimapemilih yang dengan sengaja melanggar hukum menerima pemberiaan atau janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),” tegas Endah dikonfirmasi RRI, Kamis (26/11/2020).

Selain penjatuhan sangsi berat berupa pidana penjara, bagi Paslon ataupun Tim Sukses yang terbukti melakukan politik uang pada Pilkada 2020, juga dapat terancam dicoret/gugur dari kepesertaan Pemilu. 

“masyarakat saat ini wajib merubah pemikiran atau mindset, siapa yang memberi uang banyak maka itu yang dicoblos, jangan main-main dengan Politik Uang sebab impilkasinya jelas diatur dalam UU Pemilu, ancamannya Pidana Penjara, Sebaliknya juga bagi Paslon atau Tim Sukses yang terbukti melakukan politik uang sangsinya selain pidana Penjara juga bisa Didiskualifikasi dari Kepesertaan Pemilu,” tegasnya.

Endah menjelaskan, Pemilihan umum menjadi instrumen penting dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak baik dari Penyelenggara, Peserta, Aparat Penegak Hukum, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat  hingga masyarakat di lapisan bawah berkolaborasi dalam memerangi segala bentuk kerawanan politik uang demi tercapainya asaz Pemilu yang Jujur,langsung,umum bebas,rahasia dan Adil.

“Mengantisipasi Kerawanan Politik Uang, Bawaslu Jember sejauh ini juga gencar melakukan kampanye dan sosialisasi tolak politik uang keberbagai komponen lapisan masyarakat, kita juga telah bekerjasama dengan beberapa elemen masyarakat untuk bergerak meningkatkan pengawasan partisipatif dan beberapa waktu lalu kita juga sudah melaksanakan yang namananya sekolah kader sudah kita lakukan,dan kita terus mengajak dan menghimbau masyarakat bersama-sama untuk tolak money politik,”paparnya.

PihakBawaslu Jember juga terus memonitor situasi dan kondisi di lapangan atas kerawanan terjadinya praktek politik uang pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jember 2020. salah satu titik rawan yang menjadi perhatian Bawaslu yakni saat menjelang memasuki masa tenang usai pelaksanaan masa Kampanye.

“pemetaan terus kita lakukan, dan akan kita tingkatkan patroli bersama jajaran Kepolisaan dan Gakumdu saat nanti masuk pada hari tenang pada 6-8  Desember mendatang, masyarakat dapat berpartisipasi aktif saat menemukan terjadi praktek politik uang di lingkungan masing-masing dengan segera melaporkan kepada kita agar dapat langsung dilakukan upaya penindakan terhadap para pelakunya sesuai peraturan Pemilu yang berlaku,” pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00