FOKUS: #PILKADA 2020

Pilkada Lombok Tengah Siapkan Fasilitas Difabel

Ilustrasi Memilih.jpg

KBRN, Lombok Tengah: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah memfasilitasi pemilih penyandang disabilitas  menggunakan hak pilih pada pemungutan suara di Pilkada 2020.

KPU Lombok Tengah saat ini terus mempersiapkan sejumlah logistik dan fasilitas yang disediakan untuk penyandang disabilitas baik itu berupa pendamping dan akses lokasi TPS. Pasalnya, KPU menargetkan kemudahan lokasi akses menjadi syarat utama untuk dibangunnya TPS oleh para Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

"Kalau untuk penyandang disabilitas di TPS, pertama kalau dari sisi logistik yang ada di TPS itu baru ada template braille. Kemudian kami siapkan pendamping jika membutuhkan pendamping, baik dari keluarga maupun PPS," kata Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Rabu (25/11/2020). 

"Jadi nanti disiapkan formulir C pendamping untuk teman-teman disabilitas. Kemudian kami dalam melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) kepada teman-teman KPPS mengarahkan untuk membuat TPS yang aksesible," tambahnya.

Sebagai contoh, TPS harus dibuat pada tempat yang mudah dijangkau penyandang disabilitas, pintu masuk dan keluar TPS harus memudahkan kaum difabel yang menggunakan kursi roda, serta meja kotak suara juga diatur tidak terlalu tinggi.

Fasilitas pemungutan suara untuk kaum disabilitas dipastikan terpenuhi oleh KPU. Begitupula dengan  pelayanan terhadap kaum difabel di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah diatur oleh regulasi yang ada.

"Sudah ada regulasi semua," ujarnya.

Sejumlah regulasi yang mewajibkan ketersediaan fasilitas untuk kemudahan akses kaum difabel, termasuk di TPS misalnya Pasal 5 UU 7/2017 tentang Pemilu. Bunyi aturan ini adalah penyandang disabilitas mempunyai kesempatan sama sebagai pemilih, peserta maupun penyelenggara pemilu.

Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan, penyandang disabilitas memiliki hak politik. Kemudian, pada Pasal 77, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas.

Adapun dalam Peraturan KPU (PKPU) 10/2018, KPU juga sudah mengakomodir kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

"KPU mengatur kriteria pembuatan TPS yang harus menunjang kesetaraan akses bagi penyandang disabilitas," tutupnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00