Pilkada Sumbar, Jagoan Gerindra Diserang Isu PKI

Calon Gubernur Sumatera Barat (Nasrul Abit)

KBRN, Jakarta: Kabar tidak menyenangkan datang dari Pilkada Sumatera Barat (Sumbar) 2020. Sebab, Calon Gubernur Sumatera Barat, jagoan dari Partai Gerindra, Nasrul Abit diterpa isu sebagai keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI).

PKI memang sampai saat ini masih terngiang di benak seluruh masyarakat Indonesia, karena kejadian kejam pada zaman itu. Isu Nasrul Abit sendiri pertama kali muncul di akun Facebook bernama Peduli Sumbar pada 17 Oktober 2020.

Dalam unggahan yang sempat viral di akun Peduli Sumbar tersebut menuliskan narasi bahwa Abit, orang yang diklaim sebagai ayah Nasrul Abit, merupakan orang asli Cina Sarolangun yang terlibat PKI golongan B. 

“Seperti yang diketahui bersama oleh masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) bahwa Nasrul Abit mengganti nama orangtua atau ayahnya di ijazah sekolahnya setelah Sekolah Dasar (SD). Dalam ijazah SD Nasrul Abit, nama ayahnya masih Abit, namun setelah itu nama ayahnya sudah berganti menjadi Ali Umar. Pergantian nama tersebutlah yang membuat masyarakat menjadi bertanya-tanya atas keabsahan ijazahnya, dikarenakan adalah sebuah kejanggalan anak mengganti nama orangtuanya dalam ijazahnya,” tulis akun Peduli Sumbar yang RRI kutip pada Jumat (23/10/2020).

Unggahan itu kemudian dimuat di salah satu media online dengan judul “Salah Satu Cagub Sumbar Diisukan Keturunan PKI” pada Jumat, 9 Oktober 2020. Tidak lama berita itu terbit, redaksi Akurat.co menariknya. Namun sekalipun sudah dihapus, jejak digitalnya masih ada.

Supardi, Ketua Tim Pemenangan Nasrul Abit dan Indra Catri, menyayangkan berita beredar di media sosial dan media online tersebut. Menurut dia, ada banyak kesalahan fatal dalam berita itu. 

"Pertama, berita itu tidak memiliki narasumber," imbuhnya dalam hak jawab yang ditayangkan media online tersebut.

Bukan hanya itu, lanjut dia, isu dalam berita itu juga tidak diangkat dari isu yang beredar di tengah masyarakat Sumbar. Terlebih, selama ini tidak pernah keluarga Nasrul Abit dituduh terlibat PKI. 

“Penulis berita itu, hanya berlindung di balik kata kerja pasif 'dituding' dan 'diterpa'. Kata kerja pasif memang bisa digunakan untuk menyembunyikan pelaku suatu perbuatan atau kegiatan. Itulah yang dilakukan penulis berita tersebut untuk melindungi diri seolah-olah dia membuat berita itu berdasarkan isu yang beredar di tengah masyarakat, padahal dia sendiri yang menciptakan isu itu,” jelas Supardi.

Berita itu juga dianggapnya tidak berimbang karena tidak menyertakan tanggapan atau klarifikasi orang atau pihak yang dituduh. Sebab, jurnalis yang menuliskan artikel itu tidak mengonfirmasi langsung ke Nasrul Abit.

Padahal dalam kaidah jurnalistik, katanya mengingatkan, itu sama sekali tidak dibenarkan. Jurnalistik memberikan kesempatan kepada kedua pihak yang beperkara untuk memberikan pernyataan/pembelaan. Dalam hal ini, Nasrul Abit hanya diserang sepihak tanpa diberi kesempatan untuk membela diri.

“Tuduhan itu disebut fitnah karena tidak punya bukti. Faktanya, ayah Nasrul Abit tidak pernah terlibat PKI. Buktinya, Nasrul Abit menjadi PNS pada zaman Orde Baru. Pada zaman itu, keturunan PKI tidak bisa menjadi PNS,” tukasnya Supardi menegaskan. (Foto: Istimewa)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00