Pilkada 2020, Bawaslu: Keselamatan Rakyat jadi Misi

Ratna Dewi Pettalolo/ Istimewa

KBRN, Jakarta: Pilkada 2020 tetap digelar serentak di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota ada 9 Desember 2020 nanti, dengan mengedepankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, hal itu dilakukan guna memastikan dua misi terpenuhi. Dua misi itu adalah hak atas kesehatan, dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya dapat terpenuhi.

"Ada dua misi yang tidak terpisahkan dalam Pelaksanaan Pilkada pada situasi pandemi Covid-19, yaitu misi keselamatan rakyat menjadi hak atas kesehatan dan kedaulatan rakyat," kata Dewi dalam diskusi virtual tentang “Pilkada 2020: Tunda atau dilanjutkan?” yang diselenggarakan Human Studies Institute (HSI), Selasa (29/9/2020).

Perlu diketahui, per hari ini, total terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 282,724 kasus. Angka ini terdiri dari 61,686 pasien yang masih dirawat, 10,601 pasien meninggal dan 210,437 pasien sembuh. Adapun jika dibandingkan dengan hari kemarin, terjadi penambahan sebanyak 4,002 kasus.

Terkait angka penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19 yang masih tinggi, Dewi mengakui bahwa hal itu merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi Bawaslu.

“Ini menjadi tantangan bagi pengawas dan penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pilkada 2020,” ucapnya.

Meski demikian, dipastikan dia Bawaslu bakalan tetap berupaya maksimal mengawasi gelaran pesta rakyat lima tahunan itu agar nantinya tidak menjadi klaster Covid-19 baru.

Lebih lanjut Dewi menambahkan, ada empat kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19 ini. Pertama, yakni resiko kesehatan di saat pandemi Covid-19.

"Maka bawaslu menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) No.4 Tahun 2020, khususnya Pasal 4, Ayat 2, menjelaskan tentang Penerapan Protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, pada kegiatan tatap muka di dalam ruangan, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020," tambahnya.

Adapun yang kedua, lanjutnya, yaitu resiko pemanfaatan fasilitas pemerintah seperti bantuan sosial yang dilakukan para calon kepala daerah. Ketiga, politik uang yang disebabkan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini lemah. 

"Keempat, partisipasi masyarakat yang harus dibangun dengan kondisi keamanan dan kenyamanan,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00