Daftar Nama Delapan PJS Kepala Daerah Sumbar

KBRN, Padang: Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengukuhkan delapan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Daerah baik Bupati maupun Wali Kota Pilkada Serentak 2020, yang merupakan pejabat esselon II Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran, Jum'at (25/9/2020), pekan ini.

Bupati dan Wali Kota yang maju mengakibatkan kekosongan jabatan di daerah masing-masing, sehingga sesuai aturan, petahana yang memilih maju Pilkada, harus cuti selama masa kampanye selama 71 hari, sejak 26 September sampai 5 Desember 2020.

Adapun kedelapan pejabat yang dikukuhkan gubernur saat itu yaitu Kepala Dinas Perdangan Sumbar Asben Hendri, SE, MM sebagai Pjs Walikota Solok, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumbar Zaenuddin, SE, MM sebagai Pjs Walikota Bukittinggi, Kepala Dinas Kominfo Sumbar Drs. Jasman, MM sebagai Pjs Bupati Solok Selatan,

Kepala Inspektorat Sumbar Drs. Mardi, MM sebagai Pjs Bupati Pesisir Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri, SE, M.Si sebagai Pjs Bupati Padang Pariaman, Kepala Bappeda Sumbar Hans Sastri, SE Ak, MM Cfra sebagai Pjs Bupati Pasaman Barat, Asisten II Setda Sumbar Ir. Benny Warlis, MM sebagai Pjs Bupati Agam dan Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman, SE, M.Si.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyatakan, mereka resmi melaksanakan tugas sebagai penjabat sementara mulai 26 September 2020 hingga 5 Desember 2020 mendatang seiring dengan masa kampanye Pilkada di wilayah-wilayah tersebut.

Ada aturan yang harus diperhatikan dalam menjabat sementara Bupati dan Wali Kota di daerahnya masing-masing, yaitu harus menjaga ketentraman dan ketertiban daerah, serta melanjutkan pelaksanaan pemerintah di kabupaten kota yang sudah menjadikan kewajiban sebagai kepala daerah. 

Selain itu, setiap ada penggantian para pejabat eselon II harus ada izin dari Mendagri, Peraturan daerah dan APBD dapat dikoordinasikan dengan Kemendagri dan pejabat di daerah, dan terakhir menyukseskan Pilkada yang berlangsung di daerahnya dengan menjaga netralitas.

"Yang kelima ini adalah point paling penting dalam suasana politik pesta demokrasi Pilkada, agar semua bupati walikota yang barusan dikukuhkan tetap ikuti aturan yang berlaku, termasuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19," terangnya.

Lebih lanjut, Irwan  meminta, delapan pejabat tersebut memaksimalkan kondusifitas sosial politik selama kampanye pilkada berlangsung dan meminta mereka segera berkoordinasi dengan KPU setempat untuk mengguatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan selama kampanye. Jangan sampai kerawanan potensi penularan Covid-19 meningkat.

"Mudah-mudahan dengan lima tugas itu, para Bupati Walikota tersebut bisa menjalankan dengan baik dan lancar," imbuhnya.

Selanjutnya Irwan Prayitno juga berharap para pejabat Bupati dan Wali Kota sementara ini dapat mengatur waktu, urusan pemerintah daerah jangan sampai terbaikan. Karena seorang pejabat kepala daerah harus bisa mengatur waktu untuk kepentingan pembangunan daerah.

Pada kesempatan itu, Irwan juga mengungkapkan, dalam pengusulan pejabat pengganti sementara Bupati Walikota setiap daerah ada tiga orang pejabat eselon II di pemerintah provinsi.

"Tentunya sudah ada ketentuan yang jelas dari semua yang kami usulkan. Selain itu juga diingatkan untuk dapat menjaga netralitas ASN di masing-masing wilayah, jangan sampai terjadi pelanggaran,” tuturnya.

Untuk diketahui, Pjs Bupati Walikota segera memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan bersama DPRD. Mereka harus memelihara ketertiban masyarakat dan memfasilitasi pemilihan Bupati dan Walikota sampai ada yang kepala daerah defenitif.

Selanjutnya pengukuhan juga dilakukan terhadap istri masing-masing menjadi pejabat sementara TP-PKK. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua TP-PKK Sumbar Nevi Zuairina pada tempat yang sama.

(YPA, Foto : Humas Sumbar)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00