Dua Petahana Ini Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Istimewa

KBRN, Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan Bupati Banggai, Herwin Yatim dan Bupati Morowali, Utara Moh Asrar Abd Samad tidak memenuhi syarat (TMS) bila maju sebagai petahana di daerah mereka masing-masing di Pilkada Serentak tahun 2020. Rekomendasi itu disampaikan kepada Gubernur Sulteng.

Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen menjelaskan, rekomendasi itu diberikan karena keduanya diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilu, dengan melakukan penggantian pejabat. 

“Kami telah merekomendasikan dua kepala daerah kepada bapak Gubernur, agar dua kepala daerah ini masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS),“ jelas Ruslan Husen sebagaimana dikutip dari salah satu media, Selasa (11/8/2020).

Perlu diketahui, terhitung Rabu (8/1/2020) hingga akhir masa jabatan, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN). Bagi kepala daerah yang melanggar terancam sanksi administrasi dan pidana.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Ruslan menjelaskan, mulanya Bawaslu Kabupaten Banggai dan Bawaslu Morowali Utara (Morut) menindaklanjuti informasi awal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut. 

Setelah melakukan penelusuran, mereka pun menggelar rapat pleno, dan pengisian temuan. Kemudian klarifikasi dilakukan sebagai bagian dari proses penindakan pelanggaran. 

Tiga jenis dugaan pelanggaran pun ditemukan. Diantaranya dugaan pelanggaran pidana pemilihan umum yang dibahas dan diselesaikan bersama tim Sentra Gakkumdu. 

Hasilnya, untuk Kabupaten Banggai terhenti di pembahasan kedua, kemudian Kabupaten Morut  terhenti di pembahasan ketiga. 

"Tidak tercapai kesepahaman, diantara tim sentra Gakkumdu, sehingga kasus tersebut tidak bisa ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Itu ketentuannya,“ beber Ruslan.

Dugaan pelanggaran kedua yakni dugaan pelanggaran hukum di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada.

“Terkait pelanggaran hukum lainnya ini saya menyebutkan terkhusus diKabupaten Morut, itu telah ditindaklanjuti oleh Gubernur dengan memerintahkanpejabat yang bersangkutan untuk segera mencabut SK penggantian pejabat yangbersangkutan,” urainya.

Adapun yang ketiga, tambahnya, yakni dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Dugaan pelanggaran administrasi ini dijadikan Bawaslu Sulteng sebagai rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulteng.

“Jadi Bawaslu Sulteng memberikan rekomendasi kepada KPU Sulteng untuk kepala daerah yang bersangkutan yang jika nanti jadi petahana yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak ini. Dalam hal penetapan yang bersangkutan dinyatakantidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon karena melakukan pelanggaran penggantian pejabat di waktu yang dilarang,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00