Diincar Anak Presiden, Berapa Gaji Walkot Solo?

Pasangan Gibran-Teguh. Foto: Istimewa . jpg

KBRN, Jakarta: Pilkada serentak 2020 akan berlangsung sebentar lagi. Disejumlah daerah, persaingan memperebutkan kemenangan pilkada terbilang sangat sengit disetiap pemilihan.

Tak terkecuali perebutan untuk memperoleh jabatan Wali Kota. Dulu, Wali Kota dipilih oleh DPRD, namun seiring kebijakan pasca-reformasi dan otonomi daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali.

Tak terkecuali kontestasi di Pilkada Solo. Seperti yang diketahui, anak pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, mengikuti Pilkada 2020. Ia mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Solo. 

Gibran berpasangan dengan Teguh Prakosa yang diusung PDIP. Sejumlah partai lainnya seperti Gerindra, Golkar, PSI dan PAN, sudah menyatakan mendukung pasangan tersebut.

Lantas berapa gaji Wali Kota, jabatan yang diincar Gibran?.

Gaji Wali Kota 

Gaji wali kota diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerahh/Wakil Kepala Daerah/Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya.

Hingga saat ini, belum ada perubahan atas PP yang mengatur gaji kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tersebut. PP ini merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. 

Artinya, sejak era Presiden Abdrurrahman Wahid, belum ada kenaikan gaji pokok bagi kepala daerah. Dalam PP tersebut, disebutkan gaji pokok kepala daerah setingkat wali kota ditetapkan sebesar Rp 2,1 juta per bulannya.

Sementara itu, gaji pokok seorang wakil wali kota ditetapkan sebesar Rp 1,8 juta per bulan. Meski terbilang sangat kecil untuk gaji pokok seorang kepala daerah, Wali Kota masih menerima sejumlah tunjangan yang besarannya di atas gaji pokoknya.

"Selain gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 59 Tahun 2000.

Tunjangan Lain yang Diterima 

Salah satu bentuk tunjangan yang diterima pejabat setingkat Wali Kota yakni, tunjangan jabatan yang diatur dalam Perpres Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu. 

Besaran tunjangan jabatan wali kota yaitu sebesar Rp 3,78 juta per bulan. Sementara tunjangan jabatan untuk Wakil Wali Kota ditetapkan sebesar Rp 3,24 juta per bulan. 

Sementara, tunjangan lain yang akan diterima antara lain, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan BPJS Kesehatan, dan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya Operasional

Selain gaji pokok dan tunjangan lainnya, jabatan Wali Kota selaku kepala daerah juga mendapatkan biaya operasional bulanan.

Besaran tunjangan ini berbeda-beda setiap daerah, karena menyesuaikan dengaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tunjangan operasional Wali Kota mencapai di atas Rp 100 juta per bulan. 

Namun yang perlu diketahui, tunjangan ini bersifat sebagai dana yang dialokasikan dari APBD untuk menunjang kegiatan operasional Wali Kota. 

Tunjangan operasional ini diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besarnya biaya penunjang operasional Wali Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

-PAD sampai dengan Rp 5 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3 persen dari PAD -PAD Rp 5 miliar sampai 10 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2 persen dari PAD -PAD Rp 10 miliar sampai 20 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 250 juta dan paling tinggi sebesar 1,5 persen dari PAD -PAD Rp 20 miliar sampai 50 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,8 persen dari PAD -PAD Rp 50 miliar sampai 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,4 persen dari PAD -PAD di atas Rp 150 miliar, maka tunjangan operasional sebesar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15 persen dari PAD 

Jika dicontohkan, Kota Solo atau Surakarta memiliki PAD tahun 2019 sekitar Rp 2 triliun atau tepatnya Rp 2.012.861.148.959. Artinya, dana operasional Wali Kota Solo paling kecil sebesar Rp 600 juta dan paling tinggi sebanyak Rp 3 miliar.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00