Sumenep Kebobolan 30 Ribu Pemilih Berstatus Almarhum

Komisioner KPU Sumenep, Syaiful Rahman (Dok. RRI)

KBRN, Sumenep: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menemukan 30 ribu lebih orang meninggal dunia masuk dalam daftar pemilih bahan pencocokan dan penelitian (coklit) atau formulir model A-KWK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) 2020.

Ribuan data pemilih bermasalah itu dicoret karena tidak memenuhi syarat sebagai calon pemilih untuk Pilbup.

Komisioner KPU Sumenep, Syaiful Rahman mengatakan, ribuan data orang meninggal dunia yang masuk dalam AKWK itu diketahui dari hasil sementara coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sejak 15 Juli lalu.

Namun, dari hasil coklit itu diketahui banyak data calon pemilih pada AKWK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat di antaranya ganda, pindah domisili, berubah status, dan meninggal dunia.

”Untuk data ganda sedikit. Data meninggal dunia yang cukup banyak karena diduga warga meninggal tidak terbiasa dilaporkan (oleh keluarganya) ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Sehingga tetap tercatat dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai sumber AKWK yang diolah dari sistim data pemilih (sidalih),” jelas Syaiful, Rabu (5/8/2020).

Selain data pemilih yang meninggal dunia, KPU juga menemukan 20 ribu orang yang memenuhi syarat untuk memilih di Pilbup 9 Desember 2020 justru tidak ter-cover dalam AKWK. Ribuan pemilih tersebut sudah dimasukkan dalam daftar pemilih.

Ia juga menyebutkan, hingga pekan kedua pelaksana coklit, yang dilaporkan ke KPU sudah mencapai 66 persen atau 528 ribu dari total 889 ribu calon pemilih yang tercatat dalam formulir AKWK.

Pihaknya memastikan hingga batas terakhir coklit 13 Agustus nanti pencermatan terhadap data pemilih mencapai 100 persen. 

”Pada prinsipnya di masa coklit ini akan dilakukan pengecekan secara langsung, sehingga bagi data pemilih yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan pencoretan termasuk ganda, pindah domisili, dan berubah status. Sebaliknya, mendata pemilih memenuhi syarat yang tidak terdata,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sumenep Imam Syafei menyatakan akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap proses coklit oleh PPDP.

Hal itu guna memastikan data pemilih tetap (DPT) yang akan ditetapkan KPU untuk Pilbup nanti tidak bermasalah.

”Bawaslu sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas baik di tingkat Kecamatan maupun Desa atau Kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap proses coklit,” ucapnya.

Untuk diingat, sesuai tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang ditetapkan KPU, pemungutan dan penghitungan suara Pilbup Sumenep ditetapkan 9 Desember 2020 mendatang.

Saat ini, dua pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang menyatakan maju di Pilbup Sumenep yaitu Achmad Fausi-Nyai Hj Dewi Khalifah dan Fattah Jasin-KH. Ali Fikri.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00