KPU Terima Data Dua Parpol untuk Pilkada

Ketua KPU RI, Arief Budiman usai menerima Berkas Kepengurusan Parpol dari PDI-Perjuangan (Dok RRI/Josua Sihombing)

KBRN, Jakarta: Hingga Selasa (4/8/2020), Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI baru menerima data kepengurusan dari dua Partai Politik (Parpol) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. 

"Sampai hari ini, ada dua partai politik yang sudah menyerahkan dan meng-upload daftar kepengurusannya, yang pertama Partai Demokrat, yang kedua Partai PDPI Perjuangan. Dua-duanya sama datang hari ini, suratnya juga masuk hari ini," ungkap Arief di Kantor KPU RI, usai menerima dokumen kelengkapan pengurus partai dari PDI-Perjuangan, Jakarta (4/8/2020).

Meski baru menerima dokumen kepengurusan dari kedua partai itu, namun Arief menyebut bahwa dari sejumlah partai politik yang sebelumnya telah terdaftar dalam kontestasi pesta demokrasi, juga telah melakukan pengisian data kepengurusan partai kedalam Sipol KPU RI.

Namun untuk penyerahan fisik dokumen kepengurusan partai tersebut, Ia membeberkan bahwa terdapat beberapa partai politik yang mengajukan perpanjangan waktu untuk masa penyerahan dokumen pengurus partai dari tingkat pusat hingga tingkat cabang.

"Sebagian dari mereka juga sudah meng-upload (ke Sipol). Kalo udah selesai mereka kirimkan tertulisnya, rekapnya dikirimkan kepada kita," beber Arief.

"Beberapa partai politik menyampaikan ke kita, ada yang belom menyelesaikan sehingga minta perpanjangan waktu, kemudian beberapa lagi menjadwalkan beberapa hari kedepan ini," tambahnya lagi.

Dengan masih adanya sejumlah Parpol yang belum menyerahkan secara langsung dokumen kepengurusan partai politik, Arief Budiman berharap agar para partai politik calon peserta Pilkada serentak 2020 mendatang untuk sesegera mungkin menyerahkan dokumen tersebut langsung ke KPU RI, sagu bulan sebelum tahapan pendaftaran calon peserta Pilkada.

"Kalo di peraturan KPU sebetulnya sampai dengan sebelum pendaftaran calon. Tapi didalam tahapan kita, kami minta satu bulan sebelumnya,"

Sebab, diakuinya bahwa dokumen kepengurusan partai dari tingkat pusat hingga tingkat cabang itu sangat diperlukan bagi KPU daerah penyelenggara Pilkada dalam pendataan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam kepengurusan partai saat proses tahapan pendaftaran calon peserta Pilkada berjalan.

"Data (kepengurusan parpol) ini penting. Nanti akan digunakan KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengecek yang harus bertandatangan itu, namanya harus sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh pimpinan Partai Politik," tutup Ketua KPU RI Arief Budiman.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00