Gugatan Pilkada Kalsel, Denny-Difriadi Menang di MK

Luthfi Yazid, Kuasa Hukum Paslon Pilkada Kalimantan Selatan Denny Indrayana dan Difriadi Drajat (Dok Istmw)

KBRN, Jakarta: Luthfi Yazid, kuasa hukum pasangan calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana dan Difriadi Drajat, mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) dalam kontestasi Pilkada 2020.

Hasil ini melegakan bagi Luthfi, sebab menurutnya, gugatan PHP-Kada yang diajukan Tim Denny-Difriadi untuk lawan kontestasi Pilkada Sahbirin Noor-Muhidin sebagai petahana, tidaklah mudah.

"Karena banyak juga yang meragukan bahwa kami itu akan berhasil (gugatannya), melawan kekuatan dari petahana yang cukup lumayan terutama dari segi finansial. Sehingga apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi saya kira merupakan hal yang harus kami apresiasi," kata Luthfi saat di konfirmasi RRI.co.id di Jakarta, Minggu (21/3/2021).

Dengan dikabulkannya sebagian gugatan permohonannya itu, menurutnya membuka sebuah perspektif tegas bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 untuk tingkat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan memang terdapat sejumlah kecurangan.

Ia bahkan meyakini, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah tingkat Kecamatan di Kalimantan Selatan, dapat membuahkan hasil perolehan suara Denny-Difriadi yang sangat signifikan dibandingkan dengan saat Pemilukada 2020 dilakukan.

"Dengan dibatalkannya keputusan KPU itu berarti Pemilu yang lalu itu terjadi tidak sesuai dari mandat. Artinya tidak jujur, tidak adil. Oleh karena itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya dalil-dalil dari pemohon nomor urut 02 (Denny-Difriadi) terbukti," ujar Luthfi.

"Kita yakin bahwa Denny-Difri ini memiliki suara yang lebih signifikan ketimbang petahana (Sahbirin-Muhidin)," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan sebagian gugatan permohonan PHP-Kada Gubernur Kalimantan Selatan yang diajukan oleh Paslon Denny Indrayana dan Difriadi Drajat.

MK memutuskan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan sejumlah faktor yang dinilai dan dianggap telah melanggar ketentuan dan peraturan perundangan-undangan Pilkada Kalimantan Selatan.

Sejumlah TPS di berbagai daerah yang dinilai melanggar itu yakni Kecamatan Banjarmasin Selatan (Kota Banjarmasin), Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul (Kabupaten Banjar), dan di 24 TPS di Kecamatan Binuang (Kabupaten Tapin). (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00