Perpres Miras Dicabut, Muhammadiyah: Presiden Jokowi Demokratis

KBRN, Yogyakarta: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya terkait investasi minuman keras (Miras) .

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir mengatakan, langkah yang diambil Presiden telah menunjukkan pemerintah bersikap demokratis, legawa atas aspirasi dan keberatan yang meluas dari beragam umat beragama, khususnya umat Islam termasuk di dalamnya ormas Muhammadiyah. 

“PP Muhammadiyah juga secara resmi telah menyampaikan penolakan dan minta pencabutan atas Perpres tersebut. Langkah pencabutan Perpres tersebut oleh Presiden merupakan sikap politik yang positif dan menunjukkan keterbukaan pemerintah atas kritik dan masukan konstruktif masyarakat  demi kemaslahatan bangsa,”  kata Haedar ditemui, Selasa (02/03/2021) siang, di Yogyakarta.

Haedar menilai, pemerintah tentu memahami, persoalan miras bukan hanya urusan umat beragama semata, yang memang di dalam Islam diharamkan, tetapi juga mendapat perhatian seluruh elemen bangsa karena miras mampu merusak mental dan moral bangsa. 

“Pembangunan ekonomi tentu sangat didukung penuh oleh semua pihak, asalkan tidak bertentangan dengan nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur Indonesia. Masih terbuka banyak bidang yang dapat dikembangkan dalam pembangunan ekonomi dan investasi di negeri ini,” ujarnya.

Beberapa waktu sebelumnya, PP Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan pernyataan sikapnya yang menolak tegas implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang sempat  disahkan Presiden Joko Widodo.

Muhammadiyah berpandangan, pembangunan ekonomi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila, dan kebudayaan luhur bangsa.

Upaya dalam peningkatan kapasitas ekonomi pun juga tidak boleh berdampak buruk kepada masa depan bangsa, khususnya yang menyangkut moral generasi muda.

“Maka sudah semestinya dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya senantiasa terintegrasi dengan nilai-nilai agama. Di sinilah peran dari kepemimpinan nasional seperti lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh institusi negara harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Haedar. (Buy)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00