BPN Siapkan Ganti Rugi Perubahan Tata Ruang

KBRN, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan skema ganti rugi kepada masyarakat atau korporasi yang dirugikan akibat adanya perubahan rencana tata ruang. Meski demikian, nilai ganti rugi itu belum diputuskan berapa besarannya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Budi Situmorang mengakui kasus perubahan tata ruang yang menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat banyak terjadi di berbagai daerah. 

“Ini banyak kasus terjadi. Ada yang sudah punya rumah terus ditetapkan tata ruang menjadi RTH, dia mau bangun apa? Padahal existing sudah rumah, sudah daerah komersial. Nah ini yang menjadi persoalan,” ungkap Budi dalam diskusi PPTR Expo 2021 Menjawab Publik di Jakarta, Senin (1/3/2021).

Budi meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang untuk memberikan perhatian terhadap kasus ini. PPNS Penataan Ruang adalah pejabat pegawai negeri sipil yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang, dan berwewenang melakukan penyidikan tindak pidana penataan ruang.

“Jadi teman-teman PPNS di sini harus menjadi poin pemahaman yang sama, pahami bahwa sebelum ini tata ruang mengatakan itu. Bahkan satu kasus di Kalimantan Tengah HGU-HGU itu pada waktu sebelum keluar berdasarkan rencana tata ruang kemudian tata ruang yang baru katakan hanya 15 persen saja jadi HPL. Yang HGU-HGU tadi menjadi ilegal. Siapa yang salah?” tegasnya.

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi Rhenald menjelaskan bahwa rumah tinggal atau kawasan komersial yang ada sebelum adanya perubahan rencana tata ruang bukan merupakan pelanggaran terhadap tata ruang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pemegang hak tidak dapat dijatuhi sanksi hukum.

“Sudah ada bangunan itu sebelum adanya aturan sehingga tidak melanggar, bahwa dalam perspektif penertiban ini tidak melanggar. Kita tidak bisa memberikan sanksi karena bukan pelanggaran, tapi kami memberikan ganti rugi yang sesuai dan akan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme tertentu,” kata Andi. 

Andi menegaskan apabila ada perubahan tata ruang, maka pihaknya tetap menghormati hak masyarakat, ataupun korporasi yang mendiami lahan tersebut dengan ganti rugi yang layak. Mekamisme ganti rugi sendiri akan dirumuskan dalam Peraturan Menteri (Permen). 

“Mekanismenya kita akan membuat dalam Permen atau mekanisme kita atur dalam Juknis (Petunjuk Teknis) bagaimana tata cara penggantian kayak gitu, besarnya bagaimana. Regulasi kita menjamin hak-hak masyarakat. Tidak ada kerugian dan mengganti nilai secara layak,” tegasnya. 

Akademisi Unpad, Maret Priyatna mengatakan pada saat melakukan perubahan atau mengalihfungsikan tata ruang, pemerintah mempunyai kewajiban menyiapkan anggaran untuk melakukan ganti rugi kepada pemegang hak yang terbukti tidak melakukan pelanggaran tata ruang. 

“Pada saat mengalihfungsikan atau peruntukkan pemerintah sudah harus tahu bahwa ada risiko untuk memberikan penggantian yang layak kepada pemegang hak,” imbuhnya.

“Logikanya pada saat pemerintah melakukan perubahan, pemerintah sadar (risiko ganti rugi) sehingga pemerintah harus tahu resikonya bahwa dia harus menyiapkan anggaran untuk penggantian yang layak,” sambung Maret yang juga Warek Unpad itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00