Alih Hutan, KPK Diminta Periksa BKSDA Sumut

Aksi Unjuk Rasa AMSUB di depan Gedung KPK (Dok. RRI/IMMANUEL CHRISTIAN)

KBRN, Jakarta: Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) meminta KPK untuk mengusut perambahan atau alih fungsi hutan yang ada di Sumatera Utara (Sumut) yang telah menyengsarakan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam aksi di depan gedung KPK, Kamis (25/2/2021).

“Sudah tidak manusiawi karena hanya untuk kepentingan sendiri, orang-orang ini sudah menyengsarakan masyarakat, kami melihat pengambil alihan hutan ini penyeban bencara di Sumut,” ujar Orator AMSUB, Carlos, kepada wartawan, di depan Gedung KPK, Kamis (25/2/2021).

Sementara itu, Orator lainnya, Riyandi Pasaribu menyampaikan dalam orasinya agar Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Utara segera diperiksa dan dicopot. Lantaran, dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain fungsi pengawasan, pembeliaran, diduga gratifikasi sehingga dapat merugikan Negara.

“Menurut hemat kami berdasarkan investigasi, Kepala BKSDA Provinsi Sumetara Utara tidak dapat melakukan tindakan pencegahan dan tidak dapat menyelesaikan masalah perambahan hutan konservasi SM Karang Gading sampai saat ini," papar Riyandi.

Menurut Riyandi, pelanggaran itu terlihat dalam dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan.

Dia juga memaparkan saat Ketua DPRD Deli Serdang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diminta oleh (AMSUB) untuk menyelesaikan permasalahan Alihfungsi Hutan SM Karang Gading, dimana Kepala BKSDA tidak menghadiri RDP tersebut.

“Beliau seperti terkesan tidak ingin bekerja sama meyelesaikan masalah alihfungsi hutan tersebut,” jelas Riyandi.

Dalam aksi tersebut, mereka juga meminta KPK untuk memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena diduga telah melakukan pembiaran dalam permasalahan perambahan kawasan hutan yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Utara serta telah lalai dalam menjalan tugas dan fungsinya dalam melindungi kawasan hutan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00