PP Pengupahan: Upah Cuti Haid-Hamil Wajib Dibayarkan

(foto: Ilustrasi/Shutterstock)

KBRN, Jakata: Pemerintah menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam aturan tersebut, disebutkan jika pemerintah masih mengatur hak cuti haid hingga melahirkan. Padahal sebelumnya, isu tersebut ramai dibahas karena hak cuti keduanya akan dihapuskan.

Dalam pasal 40 ayat (1) disebutkan jika upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan. Tetapi, dalam ayat 2 dijelaskan ketentuan tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah jika pekerja atau buruh:

a. Berhalangan

b. Melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya

c. Menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya

d. Bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

Sementara ayat (3) dijelaskan jika pekerja atau buruh tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan karena berhalangan, seperti misalnya:

a. Pekerja atau buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan

b. Pekerja atau buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan

c. Pekerja atau buruh tidak masuk bekerja karena:

1. Menikah

2. Menikahkan anaknya

3. Mengkhitankan anaknya

4. Membaptiskan anaknya

5. Istri melahirkan atau keguguran kandungan

6. Suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan atau menantu meninggal dunia

7. Anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 rumah meninggal dunia.

Selanjutnya dalam ayat 5 pasal 40, juga dijelaskan alasan pekerja atau buruh tidak masuk bekerja dan tidak melakukan pekerjaannya karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya berikut bunyi ayat 2 huruf c:

a. Hak istirahat mingguan

b. Cuti tahunan

c. Istirahat panjang

d. Istirahat sebelum dan sesudah melahirkan

e. Istirahat karena mengalami keguguran.

Bunyi pasal 41 ayat (2) juga disebutkan jika perempuan yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena cuti haid maka upahnya harus tetap dibayarkan.

"Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh perempuan yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 3 huruf b," bunyi pasal 41 ayat (2).

"Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) sebesar upah yang biasa diterima oleh pekerja/buruh," bunyi pasal 46.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00