Lahirnya PP Bela Negara Adalah Bentuk Ketakutan?

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Presiden Jokowi kembali menetapkan Peraturan Pemerintah (PP). Kali ini bernomor 3 Tahun 2021 berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Yang menjadi fokus PP ini adalah implementasi bela negara bagi masyarakat umum.

Terkait hal itu, Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menduga, bahwa lahirnya PP tersebut bentuk ketakutan Presiden Jokowi dilengserkan dan memandulkan sikap kritis masyarakat.

"Ketakutan itu bisa saja terjadi dan bisa saja beralasan. Karena dipolitik apapun bisa terjadi," kata Ujang kepada RRI.co.id, Jumat (22/1/2021).

Diketahui, Pasal 2 PP ini menjelaskan ruang lingkup pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara meliputi penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan, pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan Komponen Pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan Komponen Cadangan hingga Mobilisasi dan Demobilisasi.

Untuk bela negara, Pasal 11 menjelaskan teknis soal penyelenggara hingga siapa saja peserta bela negara. Di Pasal 11 ayat 1 dijelaskan penyelenggara bela negara adalah Mendagri dan Menag.

"Pasal 11, 1 Penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama," sebagaimana tertulis dalam pasal 11.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00