Setujukah Pegawai Honorer Diangkat Menjadi PNS?

Ilustrasi .jpg

KBRN, Jakarta: Komisi II DPR melakukan rapat kerja dengan pemerintah terkait RUU ASN. Dalam rapat tersebut, pegawai honorer, pegawai tidak tetap hingga tenaga kontrak diusulkan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN), tanpa melalui tes.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Syamsurizal menyebut, poin tersebut merupakan salah hal yang diusulkan legislatif melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai revisi Undang-Undang No.5 Tahun Tahun 2014 tentang ASN.

"Pengangkatan tenaga honorer. tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan secara terus-menerus, serta diangkat berdasarkan keputusan yang dikeluarkan sampai 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung, dengan mempertimbangkan batas usia pensiun," ujar Syamsurizal saat rapat kerja dengan pemerintah mengenai RUU ASN, Senin (18/1/2021).

Menurut pandangan DPR, pengangkatan PNS bisa dilakukan dengan melakukan seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi dokumen. Selain itu, pengangkatan PNS, juga perlu diprioritaskan pada masa kerja dan bidang tertentu.

PNS juga perlu dipertimbangkan terkait masa kerja, gaji, pendidikan, dan tunjangan yang diperoleh. Menurutnya, pengangkatan PNS tanpa tes harus dilakukan oleh pemerintah pusat.

"Tenaga honorer dan sejenisnya diangkat menjadi PNS oleh pemerintah pusat. Dalam hal tenaga honorer dan sejenisnya tidak bersedia diangkat menjadi PNS, maka diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," jelasnya.

Menanggapi ide DPR, Menteri PAN-RN Tjahjo Kumolo mengatakan, aturan mengenai tenaga honorer di lingkungan kementerian dan instansi negara sudah berakhir pada 2014.

Sementara pada 2015 hingga saat ini, pemerintah sudah menyelesaikan dan bahkan memutuskan untuk melakukan pengangkatan sebanyak 51.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Honorer ini kita jawab, pada 2019, 51.000 diangkat PPPK di tengah pandemi, termasuk rekrutmen 1 juta guru. Ini bagian usaha-usaha pemerintah untuk menyelesaikan honorer," jelas Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, usulan terkait pengangkatan tenaga honorer, penerimaan PNS, dan PPPK, harus dilaksanakan melalui penilaian yang objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansi pemerintah, dan hal lainnya.

Selain itu, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005.

"Pengangkatan dimaksud secara langsung, bertentangan dengan prinsip sistem merit dan visi Indonesia Maju dalam upaya meningkatkan daya saing bangsa," kata dia.

"Pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra-putri terbaik bangsa menjadi bagian dari pemerintah, karena tertutupnya peluang akibat diangkatnya tenaga honorer tanpa seleksi," kata Tjahjo melanjutkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00