Penerimaan Honorer Simalungun Dipungli, Tito Didesak Bertindak

KBRN, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didesak menertibkan para kepala daerah yang masih saja menerima tenaga honorer, bahkan disertai pungutan liar (pungli).

Desakan itu antara lain disampaikan dua anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat membahas revisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

“Para kepala daerah masih ada menerina tenaga honorer dan mengutip duit, dan ini terjadi di Simalungun. Kalau punya beking (pelindung) bayar Rp2 juta tidak punya beking Rp10 juta,” kata Junimart Girsang dalam rapat, disiarkan melalui Youtube TV Parlemen, Senin (18/1/2021).

Junimart menilai, hal itu menjadi penyebab para honorer menuntut diangkat menjadi CPNS dan PNS.

“Pak menteri harus menertibkan hal Ini,” pintanya.

Hal yang sama disampaikan rekannya sesama fraksi partai berlambang banteng itu, yakni Komaruddin Watubun.

“Mendagri kalau perlu suruh KPK periksa para kepala daerah, karena rakyat akhirnya bingung,” ujar Komaruddin.

Diungkapkan, permasalahan tenaga honorer masih ada saat ini, salah satunya diakibatkan juga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Perihal ini, para kandidat calon menarik para simpatisannya menjadi honorer.

Ia mengingatkan, pemerintah harus mencari solusinya. Sebab, isu honorer sangat rawan bila dimanfaatkan dalam kondisi ketidaknyamanan negeri saat ini.

“Harus dicari solusinya. Ini satu potensi yang sangat rawan, kalau ada orang memanfaatkan ini, mudah-mudahan tidak ada memanfaatkan,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00