Jabat Mensos, Risma Curhat Tekanan Darahnya Naik

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Eko Sulestyono)

KBRN, Jakarta: Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mengaku bahwa dirinya merasakan perubahan drastis pada tubuhnya (fisik) setelah dirinya dipercaya menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) sejak 23 Desember 2020.

Belum genap satu bulan menjabat, Risma merasakan suaranya serak dan tekanan darahnya naik. 

Sebagai informasi, Risma dilantik sebagai Mensos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan pejabat sebelumnya yaitu Juliari Peter Batubara.

BACA JUGA: Kemensos Evaluasi Penerima Bansos Agar Tepat Sasaran

Juliari  telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerena diduga menerima suap terkait program bansos di Kementerian Sosial (Kemensos). 

Saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Parlemen, Risma mengatakan bahwa suaranya sampai habis (serak) karena terlalu banyak berteriak-teriak dan tekanan darahnya juga naik drastis jika dibandingkan sebelumnya.

“Setiap hari suara saya sampai habis karena berteriak dan kemudian saya cek tekanan darah saya (naik drastis dari sebelumnya) tidak pernah sampai 170 (mm/hg), wuih, aku pulang dan saya pegang kepala saya panas sekali,” kata Tri Rismaharini di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). 

BACA JUGA: Risma: Pertemuan Tunawisma Bukan Pencitraan dan Settingan

“Jadi saya mencoba bagaimana saya pun tidak bisa bergerak seenak saya, karena itu nanti setiap kali jalan saya sudah buat surat ke KPK, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian (Polri) untuk mengawal kami setiap langkah yang saya buat," terangnya.

Dalam kesempatan ini, Risma juga mengakui memang ada beberapa masalah atau kendala dalam penyaluran program bantuan sosial (bansos) yaitu terkait data penerima yang menurutnya masih banyak yang tidak lengkap.

“Kendalanya adalah karena data yang tidak lengkap, jadi ini sekarang lagi menjadi konsentrasi saya dengan daerah untuk melengkapi karena tidak terkoneksinya dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang menjadi PR (Pekerjaan Rumah) kami," terangnya. 

“Data yang tidak lengkap itu menyebabkan kegagalan di dalam setting wallet sehingga perbankan tidak berhasil menyalurkan bantuan tersebut,” jelasnya. 

“Data yang tidak valid ini juga ditemukan dalam bansos program keluarga harapan (PHK), tidak sedikit pihaknya menemukan banyak data yang tidak valid,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00