Vaksinasi Covid-19, Pemerintah Jangan Berbisnis Dengan Rakyat

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning mengingatkan Pemerintah untuk tidak mengkomersialkan vaksin Covid-19.

Ribka menegaskan, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.

Hal ini diungkapkan Ribka saat melakukan rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan POM Penny Lukito, dan Direktur Utama Bio Farma Honesty Basyir, Selasa (12/1/2021).

"Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya lho, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Saya yang paling kenceng mempermasalahkan itu," tegasnya.

Politisi PDIP itu juga menuturkan, sejak awal pandemi Covid-19, berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan rawan disalahgunakan untuk kepentingan bisnis. Misalnya terkait alat pelindung diri (APD) hingga biaya tes Covid-19 

"Dari Maret lalu saya sudah ngomong dalam rapat ini, begitu ada covid, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini karena sekarang sudah bukan masanya APD, nanti habis ini (soal) obat ramai," tuturnya.

Ribka pun mempertanyakan penganggaran program vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat yang direncanakan pemerintah.

Sebab, kata dia, harga vaksin Covid-19 yang dibeli pemerintah dari berbagai perusahaan berbeda-beda.

"Yang katanya digratiskan semua rakyat ini yang mana? Wong ada 5 macam. Ada yang harga Rp. 548.000, ada yang Rp. 292.000, ada yang Rp. 116.000, ada yang Rp. 540.000, sampai Rp. 1.080.400, ada yang Rp. 2.100.000. Pasti yang murah kalau yang miskin," ungkapnya.

Diketahui, hingga saat ini, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer. Ada pula kerja sama multilateral dengan fasilitas Covax/Gavi dalam pengadaan vaksin Covid-19. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00