Ungkit Masalah Papua, Suara Vanuatu Tak Berpengaruh

KBRN, Jakarta: Pengamat Internasional yang juga Direktur Eksekutif, The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Arya Sandhiyudha, Ph.D berpendapat suara Vanuatu yang kerap mengungkit masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB tidak terlalu berpengaruh. 

"Ini sangat tidak pengaruh karena kita sebenarnya banyak forum misalnya ada forum Dewan HAM PBB disitu Vanuatu tidak bersuara, ada evaluasi HAM seluruh negara di dunia seharusnya Vanuatu memang berani adu data itu menyampaikan di situ," kata Arya kepada rri.co.id, Selasa (29/9/2020). 

"Di Dewan HAM PBB setiap negara dievaluasi berdasarkan track record asalkan dia membawa data tapi di di tempat-tempat dia tidak membawa data justru dia enggak main. Dia main di panggung-panggung sepertinya untuk populis aja gitu," tambahnya. 

Menurutnya, realita yang ada di Papua adalah kondisinya sekarang sudah sangat berbeda dibandingkan banyak negara lain dalam perlakuan terhadap rasnya. Karena Indonesia sudah terbiasa dengan keragaman ras. "Kita bisa lihat tidak ada di dunia ini yang punya aturan khusus memberikan hak bagi Indigenous peoples bagi satu provinsi tertentu yang sangat besar untuk mengisi posisi-posisi yang sangat strategis," terangnya. 

Di Papua itu, kata dia, provinsinya sudah menjadi dua dan ini berarti wilayah teritorialnya sudah dikembangkan secara demokratis. "Kedua provinsi gubernurnya juga dipimpin oleh orang Papua asli, Pangdamnya Papua asli, Kapoldanya Papua asli, jadi memang kontrol penuh, ini suatu keistimewaan," paparnya. 

Lebih lanjut, Arya mengapresiasi, kerja diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu yang menyampaikan hak jawab terhadap Vanuatu yang mengungkit masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam Sidang Umum PBB yang digelar Sabtu (26/9/2020). 

"Sikap diplomat kita itu sudah sangat tegas ya dan memang itu proposional mengingat memang Vanuatu ini sudah cukup lama dan dia sepertinya juga dia di pasifik sendirian makanya keluar dua diksi yang sangat tegas yang pertama yang saya perhatikan ada shamefull," ungkapnya. 

Sebelumnya, diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, menyampaikan hak jawab terkait persoalan tersebut. 

"Sangat memalukan bahwa satu negara ini terus-menerus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau menjalankan pemerintahannya sendiri," ujar Silvany pada awal pidatonya, yang dilansir dari YouTube PBB pada Sabtu (26/9/2020). 

"Terus terang saya bingung bagaimana bisa suatu negara mencoba untuk mengajar negara lain, sementara kehilangan inti dari seluruh prinsip dasar Piagam PBB," kata dia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00