Jokowi-Erick Didesak Segera Copot Ahok

Presiden Jokowi dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Doc Istimewa) .jpg

KBRN, Jakarta: Politikus Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir, mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Andre menyatakan, ahok terlalu banyak omong dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh dan tanpa dasar.

"Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina . Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja," kata Andre lewat akun Twitter-nya, @andre_rosiade, Selasa (15/9) malam.

Menurut Andre, Statement tersebut muncul karena Ahok butuh panggung guna menunjukkan kinerjanya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Namun sayangnya, malah mendiskreditkan Pertamina secara umum.

“Statement-statement pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. Saya paham pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi pak Ahok orang dalam Pertamina” ungkapnya.

Cuit Andre Rosiade dalam akun Twitternya (Doc Istimewa) .jpg

Lebih lanjut, Andre menjelaskan, beberapa  statement Ahok yang dinilainya tanpa memiliki dasar. Seperti mengatakan, Pertamina lebih suka beli blok Migas di Luar Negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Padahal, faktanya banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.

“Statement pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over.  Lebih dari 60% investasi di Pertamina adalah untuk Hulu Migas. Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismic yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismic terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir." ungkapnya.

"Hasil studi seismic sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun. Oleh sebab itu, untuk menambah produksi dan cadangan Hulu Migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina. Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina didalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok  yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar.” Jelas Andre.

Baca Juga: Ahok: Direksi Pertamina Otaknya Pinjem Duit Terus

Selain soal eksplorasi blok Migas, Ahok juga menyebut, Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan Kilang. Menurut Andre, statement ini tidak benar dan tanpa data. Menurut Andre, pada tahun 2019 Pertamina membangun beberapa kilang.

“Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015 - 2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM," tuturnya.

"Selain itu, ada Kilang RDMP Balikpapan sudah mulai dibangun sejak April 2019 dan akan selesai pada tahun 2023 sehingga nantinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360.000 bpd.  Juga ada Kilang Petrokimia di TPPI (revamping Aromatic) yang sudah mulai dibangun sejak tahun 2019, dan akan selesai di tahun 2022”. ujar Andre.

Kilang Minyak Pertamina (Doc Istimewa) .jpg

Terkait statement Ahok yang mengatakan, Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan, Andre menambahkan, berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai dengan saat ini sudah terbangun sekitar 500 pertashop guna melayani masyarakat, dengan kerjasama bersama pihak swasta maupun BUMDES.

Sampai dengan akhir 2020 ditargetkan akan terbangun 4.300 Pertashop diseluruh Indonesia.

“Data soal Pertashop aja pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?” tanya Politisi muda Gerindra ini.

Baca Juga: Ahok: Seharusnya Kementerian BUMN Dibubarkan Saja

Andre juga mengkritik sikap Ahok yang merasa dirinya paling benar sendirian. Menurut Andre, hal tersebut tidak elok. Komisaris dan Direksi di BUMN, paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan dalam kasus Pertamina, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali setiap hari Kamis. Menurutnya, harusnya Ahok mengoptimalkan rapat tersebut.

"Jangan merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih dan tidak pernah salah. Padahal Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional," tegasnya.

“Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila pak Ahok memang punya bukti sebaiknya laporkan saja kepihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana-sini tapi sebenarnya tidak ada bukti," tambahnya.

Menurut Andre, jajaran direksi Pertamina sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.

"Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 T. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu.” lanjutnya.

Pertashop atau program SPBU mini (Doc Istimewa) .jpeg

Sebelumnya, Ahok membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan disebut Ahok, mulai dari melobi menteri hingga permasalahan gaji jajaran Direksi. Pernyataan tersebut Ahok ungkapkan dalam akun YouTube POIN pada Senin (14/9/2020).

Selain itu, Ahok juga mempermasalahkan soal perubahan posisi direksi Pertamina tanpa sepengetahuan komisaris. Dalam melakukan perubahan, direksi disebut langsung melobi menteri.

Ahok juga mempermasalahkan pencopotan jabatan, yang tidak disertai perubahan gaji dan karyawan. Dia mencontohkan, jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji Rp100 juta lebih dicopot.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00