Permasalahan Hukum Minim Pembahasan Pidato Kenegaraan Jokowi

KBRN, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengkritisi Pidato Kenegaraan Presiden, Joko Widodo. Menurutnya masih banyak permasalahan yang belum diangkat dalam pidato Kenegaraan Kepala Negara, salah satunya persoalan hukum. 

Adapun contoh kondisi hukum Indonesia tak baik-baik saja, perihal pelarian terpidana Kasus Hak Tagih (Cassie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik. Bahkan hingga melibatkan Jendral di Kepolisian.

"Saya merasa pidato itu terlalu banyak hal yang belum diangkat dengan kondisi indonesia di 75 tahun," kata Politikus PKS ini usai mengikuti sidang tahunan MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (13/8/2020).

Karena minimnya pembahasan hukum itu, Aboe Bakar Alhabsyi berpandangan Pemerintah seperti tak punya keinginan untuk memperbaiki wajah hukum di Indonesia. Sehingga menurutnya perlu adanya upaya bersama Pemerintah dan DPR untuk menyelesaikan permasalahan hukum Indonesia.

"Paling tidak di masalah hukum saja terlalu banyak yang tidak terungkap dan tidak ada kelihatan ada ikhtiar untuk semangat penyelesaian permasalahan," tuturnya.

"Jadi sehingga menurut saya oke-oke saja sebagai pidato tetapi Kementerian dan DPR harus terus memfollow-up dan menegakkan hal-hal yang belum terungkap oleh Presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraannya Presiden Joko Widodo menyinggung berbagai macam persoalan, salah satunya hukum. Namun sayang aspek hukum ini tidak terlalu rinci dibahas Presiden dalam pidatonya, Jokowi hanya menegaskan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00