Raih WTP, Sofyan Pamer Hak Tanggungan Elektronik

KBRN, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memamerkan sistem pelayanan Hak Tanggungan berbasis elektronik yang sudah diterapkan di internal kementeriannya kepada perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Hal itu dikatakan Sofyan setelah merespons predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kementerian ATR/BPN dari BPK RI. Penghargaan Opini WTP ini yang diperoleh selama 7 tahun berturut-turut. 

“Bulan kemarin kita sudah melaksanakan Hak Tanggungan Online (HT-el) seluruhnya, maka sudah tidak ada lagi HT-el yang masih manual. Jika semua sudah berbasis elektronik, maka masyarakat tidak perlu repot data lagi ke kantor," ungkapnya pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2019, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Selasa (11/08/2020).

Pelayanan Hak Tanggungan (HT) terintegrasi secara elektronik atau HT-el adalah serangkaian proses pelayanan hak tanggungan dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah yang diselenggarakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 

Pelayanan HT elektronik didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Lebih lanjut Sofyan Djalil menjelaskan bahwa sistem laporan keuangan Kementerian ATR/BPN juga sudah harus online, sehingga dengan menggunakan elektronik diharapkan lebih mempermudah.

Untuk diketahui, WTP merupakan opini terbaik sebagai bentuk keberhasilan penilaian dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. 

“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh BPK RI, Kementerian ATR/BPN makin hari makin baik. Sudah banyak improvement dan harus lebih baik lagi. Kami siap memperbaiki diri dan Kementerian ATR/BPN siap menjadi pilot project jika memang dibutuhkan," ujar Sofyan.

Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasih menyatakan, BPK RI sangat mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang mengalami perbaikan dalam hal akuntabilitas dan transparansi. 

“Selamat untuk Kementerian ATR/BPN yang  selama tujuh tahun berturut-turut memperoleh predikat WTP. Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset ‘mencari salah'. Auditor yang datang mengonfirmasi kebenaran, bahwa apa yang dilakukan kementerian/lembaga tersebut sudah benar atau tidak, serta lakukan uji kebenaran," ujarnya. 

Diharapkan oleh Achsanul Qosasih, Kementerian ATR/BPN dapat mempertahankannya di tahun 2020. Karena program yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu merupakan suatu public service yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00