Desember, Target Penyederhanaan Birokrasi Kementerian/Lembaga Selesai

KBRN, Jakarta : Penyederhanaan birokrasi yang difokuskan pada penyederhanaan struktur organisasi dengan mengurangi Jabatan Adminstrasi pada struktur organisasi pemerintah dan pengalihan Jabatan Adminstrasi ke dalam Jabatan Fungsional, ditargetkan rampung pada akhir Desember 2020.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyebut, hingga saat ini setidaknya 40 Kementerian/Lembaga telah melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi.

“Yaitu dengan komposisi Eselon III dari 5.959 menjadi 2.542 jabatan, Eselon IV dari 16.210 menjadi 7.184 jabatan serta Eselon V dari 10.328 menjadi 5.072 jabatan,” ungkap Wapres ketika membuka Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi, Selasa (11/8/2020) secara daring.

Menurut Wapres, penyederhanaan birokrasi harus dilakukan oleh semua instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

“Pastikan pengalihan jabatan tidak merugikan penghasilan dan keberlangsungan karir pejabat yang terdampak,” imbuhnya.

Wapres menambahkan, ASN yang terdampak penyederhanaan birokrasi dipastikan tidak akan mengalami kerugian dari sisi penghasilan maupun karir, sebab pemerintah saat ini tengah menyelesaikan Rancangan Perpres berkaitan dengan penyetaraan penghasilan jabatan administrasi.

“Perlu dipastikan juga bahwa penerbitan Perpres sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sehingga, dapat menjamin karir dari PNS yang mengalami penyederhanaan birokrasi serta memberi kemudahan dalam perpindahan dari satu jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga organisasi menjadi lebih lincah (agile),” papar Wapres.

Menteri PAN dan RB, Tjahjo Kumolo menyebutkan hingga saat ini penyederhanaan eselonisasi mencapai 68 persen.

“Terhitung akhir bulan Juli tahun 2020 selesai lebih kurang 68% dari perubahan  struktural ke pejabat fungsional pemangkasan eselon III, IV dan V,” sebut Tjahjo.

Tjahjo menegaskan, penyederhanaan birokrasi merupakan bentuk reformasi birokrasi untuk memastikan perencanaan program berskala prioritas dari pemerintah pusat berjalan baik hingga di tingkat kabupaten/kota.

“Kalau arahan bapak Presiden jelas yaitu merubah pola pikir saja. Dari yang semula jabatan struktural menjadi jabatan fungsional untuk mempercepat perijinan dan pelayanan. Karena. pada prinsipnya birokrasi pemerintah adalah melayani masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi daerah maupun yang ada di pusat,” pungkasnya.

Sementara, sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi pemerintah turut membubarkan atau mengintegrasikan Lembaga/badan dan komite.

Melalui Perpres nomor 82 tahun 2020, dari 96 lembaga/badan dan komite, 18 diantaranya telah dibubarkan. Serta, 13 lainnya ditargetkan dibubarkan pada akhir Agustus 2020. (Foto : Setwapres RI)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00