Pegawai KPK Sah Jadi ASN, Independensi Terjamin

Lobi kantor di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta (RRI/Eko Sulestyono)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

PP ini merupakan prakarsa dari KemenPAN dan RB.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, PP No. 41/2020 merupakan pelaksanaan amanat UU KPK Pasal 1 angka 6, Pasal 69B dan Pasal 69C, yang  mengatur bahwa pegawai KPK adalah ASN dan dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN, dalam jangka waktu paling lambat 2 dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.

PP ini diterbitkan dengan tujuan agar tertib administrasi negara.

"PP ini tidak akan mengurangi sifat independen KPK, sebagaimana Pasal 3 UU KPK yang menyatakan KPK tetap independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sama sekali tidak ada niat Pemerintah untuk melemahkan KPK dalam hal ini, sebaliknya ini adalah bagian dari memperkuat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia," jelas Dini dalam pesan singkat pada Senin (10/08/20). 

PP No. 41 Tahun 2020 mengatur pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Pengangkatan dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan.

Penghasilan pegawai KPK yang telah beralih menjadi pegawai ASN, tidak akan mengalami penurunan.

Setidaknya ada enam syarat yang harus dipenuhi agar para pegawai KPK dapat diangkat menjadi ASN, di antaranya yaitu : berstatus sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK, setia dan taat pada Pancasila dan UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah, memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan, dan memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00