Zona Kuning Boleh Mulai KBM Tatap Muka

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI, Doni Monardo (Ant/Aprillio Akbar)

KBRN, Jakarta: Sebanyak 163 daerah yang berada di zona kuning atau beresiko rendah dapat memulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Hal itu disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam taklimat media “Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19” secara daring, Jumat (07/08/2020).

"Kalau dilihat peta per tanggal 2 Agustus, ada 163 zona kuning yang kiranya nanti ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka," kata Doni.

Meski demikian, menurut Doni, keputusan dibuka atau tidaknya kegiatan belajar mengajar di zona kuning akan ditentukan oleh pemerintah daerah masing – masing. Hal itu lantaran, baik bupati, wali kota, dan gubernur lah yang paling mengetahui kondisi di wilayahnya

"Sehingga ketika sekolah ini dimulai, segala risiko yang mungkin terjadi telah diperhitungkan," ujar Doni.

Tidak hanya itu, lanjut Doni, sebelum memulai kegiatan tatap muka di sekolah sebaiknya kepala daerah juga berkonsultasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta melakukan simulasi terlebih dahulu untuk memastikan peserta didik, pendidik serta pihak terkait aman dari penularan Covid-19.

"Artinya harus seminimal mungkin adanya risiko. Sehingga setiap sekolah yang memulai kegiatan diawali dengan prakondisi, juga dilakukan simulasi," katanya.

Doni yang juga Kepala BNPB ini juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan alat pendukung untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

"Termasuk sosialisasi penggunaan masker, jaga jarak, tersedianya alat hand sanitizer, cuci tangan, tersedia sabun dan seluruh alat pendukung lainnya untuk bisa kurangi risiko," tandasnya.

Pemerintah akhirnya memperbolehkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka selain di zona hijau.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengatakan sebanyak 43 persen peserta didik berada di zona hijau dan zona kuning serta mayoritas berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Oleh karena itulah, menurut Nadiem, Kemendibud bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri serta Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memperbolehkan sekolah yang berada di zona kuning untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Kita merevisi SKB untuk memperbolehkan bukan memaksakan, sekali lagi memperbolehkan pembelajaran tatap muka di zona kuning dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan semua data mengenai zonasi kuning dan hijau berdasarkan Satgas Covid-19 bukan di kemendikbud,” kata Nadiem

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00