Nadiem Memperbolehkan Belajar Tatap Muka, Bukan Memaksakan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim (Ant/Arif Firmansyah)

KBRN, Jakarta: Pemerintah akhirnya memperbolehkan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara tatap muka selain di zona hijau.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim mengatakan, sebanyak 43 persen peserta didik berada di zona hijau dan zona kuning serta mayoritas berada di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Oleh karena itulah, menurut Nadiem, Kemendibud bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri serta Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, merevisi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memperbolehkan sekolah yang berada di zona kuning untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

BACA JUGA: Belajar Tatap Muka Dimulai, Layanan Puskesmas Dibenahi

“Kita merevisi SKB untuk memperbolehkan bukan memaksakan, sekali lagi memperbolehkan pembelajaran tatap muka di zona kuning dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat dan semua data mengenai zonasi kuning dan hijau berdasarkan Satgas Covid-19 bukan di Kemendikbud,” kata Nadiem dalam taklimat media “Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19” secara daring, Jumat (07/08/2020).

Sementara itu, lanjut Nadiem, bagi sekolah yang berada di zona merah dan oranye (orange) tetap dilarang melakukan KBM tatap muka.

“Bagi zona merah dan zona orange tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mereka melanjutkan belajar di rumah tapi untuk zona hijau dan diperbolehkan bukan dimandatkan bukan dipaksakan tapi diperbolehkan,” ujar Nadiem.

BACA JUGA: Empat Syarat Pesantren dan Madrasah KBM Tatap Muka

Adapun untuk zona hijau dan kuning yang diperbolehkan untuk melakukan KBM tatap muka adalah di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD).

Sedangkan untuk tingkat PAUD hanya bisa dilakukan dua bulan setelah implementasi tatap muka tahap pertama.

“Jadi kami memilih untuk menunda PAUD karena lebih sulit untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan anak umur TK, sementara untuk yang SD dan SMP dan SMA diperbolehkan,” tandas Nadiem.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00