Inpres Hukuman Protokol Kesehatan Belum Dapat Diterapkan

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) No.6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai Inpres 6/2020 belum bisa langsung diaplikasikan, karena masih menunggu aturan turunan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

"Kalau mau cepat, Menteri Dalam Negeri harus memonitor pembuatan peraturan kepala daerah ini," kata Saleh di Jakarta, Kamis (6/8/2020).

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menegaskan, Inpres 6/2020 soal Penegakan Hukum Protokol Kesehatan akan sangat tergantung koordinasi dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Karenanya, ia meminta semua pihak untuk mendukung inpres tersebut, untuk kepentingan seluruh masyarakat. 

"Kalau perlu, mendagri memberikan batas waktu," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00