Presiden Heran, Serapan Anggaran COVID-19 Masih Rendah

Presiden Jokowi (Foto: Dokumentasi Humas Setkab).jpg

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih sangat menyayangkan, realisasi serapan anggaran untuk penanganan COVID-19 masih sangat rendah. 

Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat memimpin Rapat Terbatas mengenai Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada Senin (03/08/20).

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran masih minim. Dari Rp 695 Triliun stimulus untuk penanganan COVID, baru 20 persen yang terealisasi. Rp 141 Triliun yang terealisasi. Baru 20 persen. Masih kecil sekali. Penyerapan paling gede di Perlindungan Sosial, 39 persen, kemudian program UMKM 25 persen. Hati-hati ini," kata Jokowi. 

Jokowi bahkan melihat, masih ada kementerian/lembaga yang tidak memiliki DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran).

"Yang belum ada DIPA aja masih gede banget, 40 persen. DIPA aja belum ada, gimana mau realisasi?" ujar Jokowi samil terheran-heran.

Jokowi pun mengatakan, bahwa masih banyak kementerian/lembaga yang juga tidak bekerja dalam suasana krisis dan tidak tahu prioritas pekerjaan.

"Artinya apa, di K/L aura krisis betul-betul belum (ada). Masih kejebak pada pekerjaan harian, ngga tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi jengkel.

Kepala Negara memerintahkan, kepada Ketua Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk segera merinci ke menteri dan kepala lembaga, agar manajemen krisis itu benar-benar efektif ada dalam bekerja, sehingga hasil kerjanya terlihat nyata.  

"Saya minta Pak Ketua, urusan ini di-detail-kan 1 per 1 dari menteri terkait. Sehingga manajemen krisis itu kelihatan, lincah, cepat (bertindak), trouble shooting, smart shortcut, dan hasilnya efektif. Kita butuh kecepatan," ungkap Jokowi.

Bentuk kebingungan Jokowi terkait serapan anggaran yang masih kecil, juga sudah pernah dia ungkapkan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu. Bahkan dirinya sampai harus mengancam reshuffle dan membubarkan lembaga. 

Untuk pembubaran lembaga, sudah 18 lembaga yang dibubarkan Jokowi. Tidak menutup kemungkinan ada lembaga yang akan dibubarkan Jokowi di masa mendatang, dengan tujuan agar kerja lebih cepat dan efisien.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00