Pesepeda Akan Dikenai Pajak Dibantah

Ilustrasi Sepeda di CFD Jakarta (Doc ANTARA FOTO/Galih Pradipta) .jpg

KBRN, Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membantah kabar pemerintah akan memungut pajak untuk sepeda. 

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan, pemerintah justru tengah menyiapkan aturan untuk pesepeda di masa transisi menuju tatanan hidup baru (new normal).

“Tidak benar Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda. Yang benar adalah kami sedang menyiapkan regulasi mendukung keselamatan para pesepeda. Hal ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata Adita dalam keterangan tertulisnya diterima RRI, Selasa (30/6/2020).

Lebih lanjut, Adita menyampaikan, bahwa regulasi ini akan mengatur dari sisi keselamatan para pesepeda. 

“Dalam masa transisi adaptasi kebiasaan baru memang ada peningkatan jumlah pesepeda terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Karenanya regulasi ini nanti akan mengatur hal-hal seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda serta penggunaan alat keselamatan lainnya oleh pesepeda,” tambahnya. 

Adita menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaran tidak bermotor, karenanya pengaturannya dapat dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi  harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda. Kami akan  mendorong pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan sepeda ini minimal dengan menyiapkan infrastruktur jalan maupun ketentuan lain yang mengatur khusus para peseda ini di wilayahnya masing-masing,” pungkasnya.

Sebelumnya, beredar informasi mengenai pajak bagi pesepeda muncul karena pemerintah akan membuat aturan bagi pesepeda yang nantinya dimasukkan dalam revisi UU LLAJ.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, diperlukan ketentuan turunan dari pemerintah daerah soal aturan bersepeda serta menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan aman bagi pesepeda.

"Saya akan dorong DKI, Bandung dan Solo sudah siapkan juga. Mungkin bisa bayar pajaknya nanti," ucapnya, meski tidak rinci menjelaskan seperti apa pajak dimaksud.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00