ABK Indonesia Meninggal di Kapal China Berbuntut Panjang

Proses pelarungan jenazah ABK Indonesia di tengah laut (Dok. Istimewa)

KBRN, Jakarta : Komnas HAM meminta Pemerintah segera menginvestigasi kasus meninggalnya 4 anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal China.

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga, Pemerintah harus berani mengungkap ke publik perusahaan dibalik perekrutan 17 ABK tersebut.

“Harus diungkap (perusahaan perekrut 17 ABK itu). Jadi harus digali akar permasalahannya. Bagaimana dia bisa sampai meninggal di tengah laut? Bagaimana rekrutmennya? Siapa yang merekrut? Apakah ada informasi yang jelas,” ujar Sandra kepada wartawan, Sabtu (9/5/2020).

Sandra mengatakan pengungkapan kasus ini perlu keterlibatan semua pihak yang terkait. Antara lain Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Termasuk lanjut Sandra Pemerintah negara Tiongkok.

“Kerja sama dgn pemerintah terkait (china), lalu juga harus terbuka investigas di dalam negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut menurut dia pengungkapan ini penting, guna mencegah terulangnya kembali peristiwa serupa. Kemudian hasilnya juga bisa menjadi bahan evaluasi kerja-kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

“Itu sebenarnya mereka, karena kemlu itu hanya brehubungan dgn luar negeri. Substansinya ada di Kemenaker, Perhubungan, KKP. Ada di BP2MI,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, sebuah Firma hukum Margono-Surya and Partners (MSP) melaporkan kasus dugaan perbudakan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan milik perusahaan China, Longxing 629. Mereka melaporkannya ke Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mabes Polri di Jakarta.

Founder Margono-Surya and Partners, Ricky Margono meminta Polri mengungkap perusahaan agency yang merekrut ABK-ABK asal Indonesia itu.

Karena Perusahaan ini diduga melakukan praktek perdagangan manusia seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia seperti diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

Indikasinya kata dia ada pada kejanggalan isi perjanjian kerja laut (PKL) seorang ABK, Effendi Pasaribu yang meninggal dunia di Korea Selatan.

"Perjanjian kerja laut almarhum dibuat secara bertentangan dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016, antara lain Pasal 11 ayat 1, karena PKL tersebut sepertinya belum diperiksa oleh perwakilan negara Indonesia di Tiongkok," kata Ricky kepada wartawan, kemarin.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00